Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUBU RAYA — Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyiapkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk mempercepat pembangunan di wilayah terluar Kecamatan Teluk Pakedai pada 2026. Fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur jalan guna membuka keterisolasian desa serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, menyampaikan bahwa program pembangunan tahun depan mencakup puluhan kegiatan yang tersebar di berbagai titik, dengan prioritas perbaikan akses jalan penghubung antardesa yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak warga.
“Sekitar 58 kegiatan dirancang terealisasi pada 2026, terutama untuk menjawab persoalan dasar masyarakat seperti akses jalan strategis,” ujarnya di Sungai Raya, Minggu (08/02/2026).
Pendanaan program tersebut bersumber dari kombinasi APBD Kabupaten Kubu Raya sekitar Rp9,99 miliar serta dukungan APBN sebesar Rp15,36 miliar. Infrastruktur jalan diprioritaskan karena menjadi jalur vital bagi 14 desa yang masih menghadapi keterbatasan transportasi dan distribusi barang.
Menurut Sukiryanto, peningkatan konektivitas diyakini mampu mempercepat mobilitas warga sekaligus menekan biaya logistik yang selama ini tinggi. Dampak lanjutannya diharapkan membuka peluang ekonomi baru di kawasan pedesaan. “Ketika akses terbuka, pergerakan ekonomi masyarakat akan ikut tumbuh dan biaya distribusi bisa ditekan,” katanya.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Teluk Pakedai sendiri menjadi forum keenam yang digelar pemerintah daerah tahun ini sekaligus wadah menghimpun usulan pembangunan untuk 2027. Dari hasil penjaringan aspirasi, kebutuhan anggaran yang diajukan masyarakat mencapai lebih dari Rp351 miliar.
Namun, kemampuan realisasi pada 2026 baru menjangkau sebagian kecil dari total kebutuhan tersebut. “Angkanya memang belum ideal, tetapi kami berharap alokasi ke depan bisa meningkat,” tutur Sukiryanto.
Ia juga mengakui kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tekanan setelah pemotongan anggaran sekitar Rp397 miliar akibat berkurangnya Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mempertahankan prioritas pembangunan infrastruktur dengan porsi sekitar 62 persen dari total belanja daerah sesuai arahan kepala daerah.
Sukiryanto mengajak seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat lingkungan untuk turut mengawasi pelaksanaan program pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pengawasan bersama penting supaya hasil Musrenbang tidak berhenti di perencanaan, tetapi memberi dampak nyata bagi warga Teluk Pakedai,” ucapnya. []
Redaksi
