Pemkab Kutim Siapkan Strategi Tekan Risiko Utang di 2025

KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) terus berupaya mengejar target serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang hingga Agustus lalu baru mencapai 43,98 persen. Menjelang akhir tahun, pemerintah daerah berkomitmen mempercepat realisasi belanja dengan menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai mitra pengawasan.

Berdasarkan data, postur belanja daerah dalam perubahan APBD 2025 tercatat sebesar Rp 9,994 triliun. Namun, hingga Agustus, realisasi baru menyentuh angka Rp 3,7 triliun. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat triwulan IV sudah di depan mata.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur, Rizali Hadi, mengakui bahwa kendala teknis dan nonteknis kerap menjadi faktor penghambat. “Kita berupaya memaksimalkan belanja, tetapi biasanya tiap tahun persoalan waktu, kondisi alam apalagi yang berkaitan dengan konstruksi jasa dan ketersediaan material ini mempengaruhi belanja nanti,” ungkap Rizali, Jumat (26/09/2025).

Untuk mempercepat proses, Pemkab Kutim menyiapkan langkah strategis sejak awal. Salah satunya memastikan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) segera diterbitkan, sehingga perangkat daerah yang terkait dapat bergerak lebih cepat.

Rizali menekankan, percepatan harus dimulai dari tahapan administrasi hingga proses lelang pekerjaan. Dengan begitu, proyek pembangunan tidak terhambat oleh birokrasi panjang yang berpotensi menunda realisasi belanja.

“Soal administrasi, pihaknya sudah mulai pembahasan dengan DPRD Kutim serta proses penginputan anggaran juga telah diselesaikan. Sehingga ia tinggal memantau realisasi yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah,” jelasnya.

Selain persoalan administrasi, Rizali juga menyoroti faktor alam dan ketersediaan bahan baku konstruksi yang turut memengaruhi percepatan. Di sejumlah proyek, cuaca ekstrem dan hambatan logistik sering kali mengakibatkan penundaan pengerjaan.

Namun demikian, Pemkab Kutim tetap berkomitmen agar target serapan dapat dicapai secara maksimal. Untuk itu, pengawasan ketat dilakukan bersama APIP. “Saya juga bekerjasama dengan lembaga kita, terutama di APIP untuk melakukan pengawasan terhadap itu, PBJ juga sudah kita ingatkan terkait pelelangan,” imbuhnya.

Pemkab Kutim juga mewaspadai potensi terjadinya pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran 2025. Hal ini penting agar tidak menimbulkan beban utang baru di tengah keterbatasan proyeksi pendapatan daerah tahun 2026.

“Lebih jauh, ia juga mengantisipasi terjadinya pekerjaan realisasi anggaran yang melewati tahun 2025 untuk menghindari potensi hutang, karena perkiraan pendapatan daerah di tahun 2026 menurun,” jelas Rizali.

Sejauh ini, masih terdapat utang sebesar Rp 62 miliar yang belum dibayarkan dari total utang Rp 1,4 triliun. Rizali menegaskan agar perangkat daerah segera menuntaskan kewajiban tersebut.

“Nah, ini saya ingatkan tadi kepada inspektorat dan SKPD untuk segera diselesaikan hutang Rp 1,4 triliun, itu harus selesai ya, mungkin SKPD yang belum itu terkendala pada administrasi,” tegasnya.

Langkah menggandeng APIP diharapkan bukan hanya untuk mempercepat realisasi, tetapi juga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran. Transparansi menjadi kunci agar setiap rupiah dari APBD benar-benar berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.

Dengan pengawasan melekat, Pemkab ingin memastikan seluruh proyek berjalan sesuai perencanaan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program layanan publik.

Menjelang penutupan tahun anggaran, tantangan masih cukup besar. Namun, optimisme tetap terjaga dengan adanya koordinasi intensif antara Pemkab, DPRD, perangkat daerah, dan lembaga pengawasan.

Pemkab Kutim menegaskan bahwa akselerasi belanja bukan hanya soal memenuhi angka serapan, melainkan juga memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Upaya ini diharapkan dapat mengurangi potensi keterlambatan sekaligus menjawab sorotan publik terhadap rendahnya penyerapan anggaran di pertengahan tahun. []

Admin03