Pemkab Mahulu Gelar Diklat Manajemen Strategis untuk Perkuat Kapasitas ASN

BALIKPAPAN – Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Strategis. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., mewakili Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., di Ballroom Hotel Grand Jatra Balikpapan, Lantai 8, Senin (21/4/2025).

Diklat yang difasilitasi oleh Inspektorat Mahulu tersebut diikuti oleh 42 peserta, terdiri atas seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian, camat, serta aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Felix Joni Darjoko, Ak., M.Ec.Dev., CFE, CFrA, CIA, CGCAE, serta Widyaiswara dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, Emharri Manda Nasution, S.E., M.M.

Dalam sambutan tertulis Bupati Mahulu yang dibacakan oleh Sekda Stephanus, ditegaskan bahwa ASN, khususnya para kepala OPD, tidak hanya dituntut menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi pemimpin strategis yang mampu membaca perubahan, mengantisipasi tantangan, dan mengarahkan organisasi menuju pencapaian visi pembangunan daerah.

“Dengan perubahan regulasi, kompleksitas tuntutan masyarakat, serta keterbatasan fiskal, kita harus bekerja lebih cerdas, bukan hanya lebih keras. Menentukan prioritas, mengelola anggaran dan SDM secara efektif, serta memastikan setiap program memberikan dampak nyata adalah hal mutlak,” tegasnya.

Sekda juga menyampaikan bahwa ASN Mahulu harus menjadi penggerak utama dalam mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan. “Diklat ini bukan hanya menambah wawasan, tapi juga menyiapkan diri menghadapi realitas kerja yang menantang. Manajemen strategis menjadi kunci dalam menyusun laporan yang baik, akurat, dan tepat waktu, mulai dari LPPD, SAKIP, SPIP, hingga SPM,” jelas Stephanus.

Ia menekankan bahwa ASN, terutama kepala OPD, harus berada di garda terdepan dalam transformasi birokrasi. “Tidak cukup hanya melaksanakan kebijakan, tetapi juga menjadi perumus arah pembangunan. Tidak cukup menyerap anggaran, tetapi harus menunjukkan capaian kinerja. Tidak hanya bekerja, tapi memberi makna dalam setiap pengabdian,” tambahnya.

Ia berharap melalui diklat ini, para pemimpin perangkat daerah dapat menjadi lebih tangguh, strategis, dan inspiratif, serta mampu melahirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak luas.

“Saya titip pesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti diklat ini dengan sungguh-sungguh. Hadir bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan pikiran terbuka dan komitmen untuk belajar serta berubah. Jadikan momentum ini sebagai langkah menuju Mahulu yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” tutupnya.[]

Redaksi10

PDF