Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menyatakan program nasional Sekolah Rakyat belum menjadi prioritas untuk diterapkan di wilayahnya. Sikap ini didasarkan pada penilaian bahwa kebutuhan pendidikan dasar masyarakat Malinau telah terpenuhi secara memadai melalui program-program lokal yang sudah berjalan.
Sekretaris Daerah Malinau Ersnes Silvanus menjelaskan, “Di Malinau, semua sekolah ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari biaya pendidikan, seragam, perlengkapan belajar, sampai program pendukung lainnya. Jadi sebenarnya sudah lengkap.” Pernyataan ini disampaikannya kepada Radar Tarakan, Selasa (7/7/2025).
Ersnes menegaskan bahwa Sekolah Rakyat secara konsep ditujukan untuk daerah miskin ekstrem dengan angka putus sekolah tinggi – kondisi yang tidak sesuai dengan realitas Malinau. “Malinau bukan daerah miskin ekstrem, dan tingkat putus sekolah juga sangat rendah. Kalau ada anak yang tidak sekolah, itu bukan karena kemiskinan, tapi lebih ke perilaku, seperti malas atau tidak ada kemauan,” jelasnya.
Pemkab Malinau saat ini mengandalkan dua program unggulan pendidikan: Wajib Belajar Malinau dan Milenial Mandiri. “Program Wajib Belajar Malinau memastikan semua anak bisa sekolah dengan fasilitas lengkap. Sedangkan Milenial Mandiri menyasar anak-anak yang sudah putus sekolah agar bisa mengikuti pelatihan keahlian,” terang Ersnes.
Kekhawatiran utama Pemkab adalah potensi tumpang-tindih program. “Kita bukan menolak program pusat, tapi kita harus jaga agar program yang sudah ada tidak tertutupi. Kita sudah punya solusi sendiri yang sesuai dengan karakter masyarakat Malinau,” tegas Sekda.
Untuk warga yang tetap ingin mengakses Sekolah Rakyat, Pemkab menyiapkan mekanisme kerja sama antar daerah. “Saat pertemuan forum Sekda se-Kalimantan Utara, kami sepakat kalau ada anak-anak yang mau ikut Sekolah Rakyat bisa diarahkan ke daerah yang menyelenggarakan, seperti di Bulungan,” pungkas Ersnes.
Pemkab Malinau berencana mengirimkan surat resmi ke kementerian terkait untuk menyampaikan posisi ini. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan sistem pendidikan yang telah terbukti efektif, sambil tetap membuka ruang kolaborasi terbatas dengan program nasional.
Kebijakan Malinau ini sekaligus menjadi contoh bagaimana daerah dapat menyesuaikan program nasional dengan kondisi lokal, tanpa harus mengikuti secara kaku setiap kebijakan dari pusat. Dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan riil, Pemkab Malinau memastikan alokasi sumber daya pendidikan tetap optimal untuk masyarakatnya.[]
Admin05
