Pemkab Murung Raya Perkuat Ekonomi Rakyat Lewat Perubahan APBD

MURUNG RAYA – Pemerintah Kabupaten Murung Raya memastikan arah kebijakan dalam rancangan APBD Perubahan 2025 semakin terfokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini ditegaskan Bupati Murung Raya, Heriyus, saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dua raperda yang dibahas, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dan rancangan APBD Perubahan 2025.

Heriyus menekankan bahwa penajaman alokasi anggaran dilakukan sesuai dengan saran dan masukan yang disampaikan para fraksi DPRD. “Adapun fokus di RAPBD perubahan 2025 ini yaitu pemenuhan layanan dasar masyarakat seperti program pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi rakyat pada program pemberdayaan UMKM dan juga pemerataan infrastruktur,” ujar Heriyus di Puruk Cahu, Selasa.

Menurutnya, pemerintah daerah juga menyiapkan evaluasi berbasis hasil sebagai langkah perbaikan sistem perencanaan dan pelaporan pembangunan ke depan. Evaluasi ini diharapkan memberi gambaran jelas terkait capaian penurunan angka kemiskinan, dampak belanja modal terhadap akses jalan desa, jembatan, serta peningkatan layanan publik. Indikator yang digunakan akan diarahkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Di sisi lain, pemerintah daerah memahami kekhawatiran DPRD atas ketidakseimbangan fiskal yang ditandai dengan penurunan pendapatan sebesar Rp99,6 miliar dan kenaikan belanja mencapai Rp228,9 miliar. Heriyus menjelaskan bahwa kondisi ini tidak lepas dari faktor eksternal. “Penyesuaian ini terutama disebabkan faktor eksternal, yaitu adanya koreksi pada proyeksi Dana Transfer dari pemerintah pusat yang berada di luar kendali daerah, yaitu pada komponen DAK fisik pekerjaan umum dan DAU-spesifik pekerjaan umum,” ungkapnya.

Untuk menutup defisit, pemerintah daerah mengoptimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Dana tersebut akan diprioritaskan membiayai program-program strategis dan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Meski begitu, Heriyus mengakui bahwa pola penggunaan Silpa bukanlah langkah ideal dalam jangka panjang. “Mengenai pembiayaan defisit yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), kami sependapat pola ini tidak ideal untuk jangka panjang,” katanya dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi.

Ia menambahkan, pemanfaatan Silpa 2025 merupakan strategi menjaga momentum pembangunan daerah tanpa harus membebani masyarakat dengan pajak atau sumber pendapatan baru. Dana tersebut diarahkan langsung pada pembangunan infrastruktur yang dapat memperkuat roda perekonomian masyarakat.

Bupati kemudian mengajak seluruh fraksi DPRD untuk bersama-sama mengawal implementasi perubahan APBD. “Untuk itu kami mengajak seluruh fraksi di DPRD bersama-sama mengawal implementasi perubahan APBD ini, agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat di daerah kita,” tutup Heriyus. []

Admin03