Pemkab PPU Gelar Workshop Perkuat Kapasitas Analis Kebijakan

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmen memperkuat kapasitas pejabat fungsional analis kebijakan melalui penyelenggaraan Workshop Penyusunan Policy Brief. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, di Aula Lantai 3 Kantor Bupati pada Rabu (24/09/2025).

Acara tersebut menghadirkan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten, Kepala Bagian Organisasi beserta jajarannya, narasumber, serta para pejabat analis kebijakan dari berbagai perangkat daerah. Kehadiran mereka mencerminkan pentingnya forum ini dalam mendorong kualitas perumusan kebijakan berbasis data.

Dalam arahannya, Sekda Tohar menekankan bahwa seorang analis kebijakan memiliki peran vital dalam menyajikan rekomendasi yang ringkas, tajam, dan sesuai dengan kebutuhan pimpinan. “Policy brief adalah ringkasan analisis yang tidak sekadar merangkum, tetapi memuat esensi permasalahan dan rekomendasi solusi bagi pengambil keputusan,” jelasnya.

Menurut Tohar, latar belakang pejabat analis kebijakan di PPU cukup beragam. Sebagian berasal dari konversi jabatan struktural eselon IV, sementara lainnya direkrut melalui formasi khusus analis. Meski berangkat dari jalur berbeda, seluruh pejabat tersebut dituntut memiliki kapasitas analitik yang setara.

Ia mencontohkan berbagai isu yang bisa menjadi bahan analisis, mulai dari ketersediaan stok pangan di musim kemarau hingga persoalan teknis sederhana di lingkup perkantoran. Semua dapat dituangkan dalam dokumen policy brief yang memberi nilai tambah bagi pimpinan daerah. “Seorang analis kebijakan harus peka terhadap fenomena di sekitar, peduli terhadap data, dan mampu memformulasikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pimpinan,” tegasnya.

Lebih jauh, Tohar mengingatkan agar produk policy brief tidak berhenti pada telaahan staf rutin, seperti perjalanan dinas, tetapi berkembang menjadi dokumen strategis yang menyinggung isu publik berskala luas. Dengan begitu, pejabat analis kebijakan benar-benar berperan sebagai mitra substantif dalam pengambilan keputusan.

“Harapan kita, melalui workshop ini para analis kebijakan dapat memperkuat perannya dalam memberikan dukungan analisis yang berkualitas kepada pimpinan. Dengan begitu, performa jabatan dan kelembagaan di lingkungan Pemkab PPU akan semakin meningkat,” pungkasnya.

Kegiatan ini juga menjadi ruang pembelajaran kolektif bagi para pejabat analis kebijakan. Narasumber dihadirkan untuk memberikan pemahaman teknis sekaligus praktik penyusunan policy brief yang sesuai standar, mulai dari pemilihan isu strategis, perumusan masalah, hingga penyajian rekomendasi kebijakan.

Dengan diselenggarakannya workshop ini, Pemerintah Kabupaten PPU berharap kualitas dokumen kebijakan yang dihasilkan mampu mendukung visi pembangunan daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan. []

Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah