Pemkot Bontang Tetapkan Anggaran 2026 Rp 1,9 Triliun

BONTANG – Kejutan besar mengguncang Kota Bontang menjelang tahun anggaran 2026. Pemerintah Kota Bontang resmi melakukan pemangkasan anggaran superfantastis mencapai Rp 900 miliar, setelah pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah. Pemangkasan ini menjadikan APBD 2026 hanya Rp 1,9 triliun, turun drastis dari usulan awal Rp 2,8 triliun yang disampaikan melalui nota keuangan Agustus lalu.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat pengesahan APBD 2026 yang digelar Minggu (30/11/2025). Anggaran Rp 1,9 triliun itu bersumber dari tiga pos pendapatan utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 371 miliar, Pendapatan Transfer Rp 1,2 triliun, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp 23 miliar ditambah SiLPA.

Catatan media menunjukkan, kondisi ini menjadi penurunan paling tajam dalam beberapa tahun terakhir. APBD Bontang anjlok Rp 1,2 triliun year on year dibandingkan anggaran sebelumnya angka yang membuat banyak kalangan tercengang.

Meski demikian, Wali Kota Bontang Neni Moernaeni memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan. Ia menegaskan bahwa program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan tetap dilanjutkan, meski mengalami penyesuaian besar.

“Infrastruktur pasti berkurang. Begitu juga program lainnya. Bedah rumah saja kami pangkas tahun depan hanya sekitar 10 unit,” ucap Neni.

Pemangkasan ini juga akan menyasar kegiatan birokrasi yang dianggap kurang prioritas, seperti perjalanan dinas dan bimbingan teknis, yang sebelumnya cukup menyerap anggaran.

Lebih lanjut, Neni meminta dukungan masyarakat terhadap langkah berat ini. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan memaksimalkan jaringan di tingkat nasional untuk memperjuangkan tambahan anggaran dari pusat.

“Kami akan berjuang. Di post anggaran ini juga belum masuk penerimaan dari Bankeu Provinsi Kaltim,” tuturnya.

Pada saat pemerintah pusat menahan transfer ke daerah dan era digital mengubah peta ekonomi, Pemkot Bontang dituntut kreatif menjaga stabilitas kota industri tersebut. Kini publik menunggu apakah strategi penghematan besar-besaran ini mampu menyelamatkan pelayanan publik atau justru memicu tantangan baru bagi warga. []

Admin03