Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berhasil meraih penghargaan peringkat kedua dalam Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 untuk kategori pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Barat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto, kepada Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah Bebas dari Korupsi di Jogja Expo Center pada Rabu (19/3/2025).
Atas capaian ini, Wali Kota Pontianak mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemkot Pontianak yang telah bekerja keras dalam upaya pencegahan korupsi.
“Penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Pemkot Pontianak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ujar Edi usai menerima piagam penghargaan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkot Pontianak dalam mengimplementasikan program-program pencegahan korupsi yang dicanangkan pemerintah.
“Selama ini kami terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tambahnya.
Edi menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya sekadar pencapaian, tetapi juga menjadi motivasi bagi Pemkot Pontianak untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat sistem pencegahan korupsi.
“Ke depan, kami akan terus berinovasi dan memperkuat sistem pencegahan korupsi agar bisa meraih peringkat pertama pada tahun mendatang,” tegasnya.
Piagam penghargaan dengan nomor KSP.00/35/2025 ini ditandatangani oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III atas nama Pimpinan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK.
Menurut Edi, penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya pencegahan korupsi di Kota Pontianak telah berjalan dengan baik. Namun, ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukan akhir dari perjuangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa seluruh kebijakan pemerintah kota berjalan dengan transparan,” pungkasnya.[]
Redaksi10
