SINGKAWANG – Pemerintah Kota Singkawang menegaskan komitmennya untuk menekan angka stunting melalui penguatan peran posyandu di tingkat masyarakat. Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, meminta para penyuluh dan kader posyandu agar lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya stunting dan pentingnya pemenuhan gizi anak sejak dini.
“Kalau ada masyarakat yang belum paham, kita berikan pemahaman dengan jelas. Karena tanpa edukasi dan kepedulian terhadap anak, akan sulit menurunkan angka stunting. Di sinilah pentingnya peran kader posyandu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujar Tjhai Chui Mie saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Posyandu Kota Singkawang, Kamis.
Menurutnya, kegiatan koordinasi tersebut digelar untuk memperkuat fungsi posyandu dalam hal pendataan, pencegahan, hingga penanganan kasus stunting di lapangan. Melalui data yang akurat sampai ke tingkat RT, pemerintah dapat lebih mudah menetapkan langkah intervensi yang tepat sasaran.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang yang telah melibatkan banyak pihak, mulai dari camat, pembina posyandu, hingga berbagai dinas terkait. “Kami akan lakukan upaya bersama atau keroyokan. Semua stakeholder harus bergerak, karena penanganan stunting ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wali Kota menekankan bahwa program penanganan stunting akan dilakukan secara berkelanjutan dan hasilnya dievaluasi setiap tiga bulan. Pemerintah, katanya, juga memberikan perhatian khusus bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu.
“Kami ajak semua bergerak bersama. Anak-anak yang mengalami stunting dan ibu hamil dari keluarga kurang mampu akan mendapat perhatian dan bantuan rutin berupa makanan bergizi,” tambahnya.
Melalui sinergi lintas sektor, Tjhai Chui Mie berharap angka stunting di Kota Singkawang dapat terus ditekan setiap tahunnya.
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, Achmad Hardin, menegaskan bahwa posyandu harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Menurutnya, pencegahan stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan semata, melainkan tugas bersama semua sektor.
“Melalui kolaborasi lintas sektor, posyandu diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga kesehatan keluarga,” ujar Hardin.
Ia mencontohkan, Dinas Pendidikan dapat berkontribusi melalui program PAUD yang terintegrasi dengan posyandu, Dinas Sosial mendukung melalui bantuan bagi keluarga rawan stunting, dan Dinas Pekerjaan Umum memastikan ketersediaan air bersih serta sanitasi yang layak.
Kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Singkawang yang menekankan pentingnya kerja bersama untuk menurunkan prevalensi stunting. Upaya itu juga sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Posyandu, yang mengatur kegiatan berbasis siklus hidup manusia.
Adapun Tim Pembina Posyandu Kota Singkawang terdiri dari enam pilar utama, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketertiban Umum, dan PKK.
“Dengan kolaborasi lintas sektor ini, posyandu diharapkan menjadi garda terdepan dalam pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Singkawang,” ucap Hardin. []
Fajar Hidayat
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan