Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PONTIANAK- Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mulai mengambil langkah tegas dalam menyambut Hari Raya Iduladha 2025. Salah satu prioritas utamanya adalah memperkuat pengawasan terhadap proses penyembelihan hewan kurban agar sesuai dengan standar kesehatan dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DPPP) Kota Pontianak, Muchammad Yamin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan terhadap lokasi-lokasi penyembelihan hewan kurban yang tersebar di berbagai titik dalam wilayah Kota Pontianak. Selain itu, DPPP juga akan menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat guna meningkatkan pengawasan teknis secara langsung di lapangan.
“Ini penting agar masyarakat memperoleh daging kurban yang sehat. Kami juga akan memperketat pengawasan terhadap sektor pangan secara keseluruhan,” tutur Yamin pada Senin (05/05/2025).
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat agar lebih cermat dalam memilih hewan kurban. DPPP terus mendorong warga untuk membeli hewan dari peternak atau penjual yang terpercaya, serta memastikan kondisi hewan dalam keadaan sehat dan layak untuk disembelih.
Selain aspek pengawasan kurban, Pemkot Pontianak juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan penunjang menjelang Iduladha, di antaranya pelaksanaan operasi pasar murah serta pemantauan harga dan ketersediaan pangan di pasar tradisional maupun swalayan.
“Satu minggu sebelum Iduladha, kami bersama Wali Kota akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa persediaan bahan pokok di pasar-pasar, agen, hingga distributor,” tambah Yamin.
Ia memastikan bahwa ketersediaan pangan di Kota Pontianak saat ini dalam kondisi aman. Persediaan beras tergolong mencukupi, sementara harga kebutuhan pokok dinilai stabil.
Untuk mendukung kelancaran distribusi, Pemkot juga menggandeng sejumlah instansi guna menjaga keterjangkauan dan ketersediaan bahan pangan. Program ini merupakan salah satu fokus utama Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, bersama Wakil Wali Kota Bahasan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, tingkat inflasi daerah tercatat sebesar 0,73 persen. Pemerintah daerah menilai angka tersebut masih dalam batas aman dan terus melakukan langkah intervensi guna menjaga kestabilan harga di pasar.
“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Perum Bulog, untuk memastikan seluruh rencana berjalan sesuai target. Ini merupakan tanggung jawab kami kepada masyarakat,” tegas Wali Kota Edi.
Ia juga mengingatkan para distributor agar tidak melakukan praktik penimbunan barang, yang berpotensi menimbulkan kelangkaan dan lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Kita harus menjamin ketersediaan stok pangan. Ketika pasokan aman, harga pun akan tetap terkendali dan inflasi bisa dijaga dengan baik,” pungkasnya.[]
Redaksi12
