Pemprov Jakarta Tolak Pembinaan Anak Bermasalah di Barak Militer, Pilih Pendekatan Edukatif

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menegaskan tidak akan mengikuti langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pembinaan. Sebagai alternatif, Pemprov DKI memilih pendekatan edukatif dan partisipatif dengan memperpanjang jam operasional taman serta perpustakaan di ibu kota.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim, menekankan bahwa Pemprov lebih memprioritaskan pembukaan ruang positif bagi anak muda daripada tindakan represif. “Kami percaya pendekatan melalui pendidikan dan kegiatan positif lebih efektif dalam membina generasi muda,” ujar Cyril.

Kebijakan ini berbeda dengan langkah Pemprov Jawa Barat yang menggandeng TNI dan Polri untuk program pendidikan berkarakter bagi siswa bermasalah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, program tersebut ditujukan bagi pelajar yang sulit dibina, terindikasi pergaulan bebas, atau terlibat tindakan kriminal. Peserta akan menjalani pembinaan selama enam bulan berdasarkan kesepakatan sekolah dan orang tua.

Di sisi lain, Pemprov Jakarta juga berkomitmen menertibkan atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak memiliki izin resmi. “Kalau memang tidak ada izin harus ditertibkan, karena kan erat kaitannya dengan pembayaran pajak, pemasukan daerah, dan lain-lain,” tegas Cyril.

Kebijakan perluasan jam operasional ruang publik di Jakarta diharapkan mampu mengurangi potensi kenakalan remaja sekaligus memberikan akses lebih luas bagi generasi muda untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini sejalan dengan visi Pemprov DKI yang mengedepankan pembinaan berbasis komunitas daripada metode disiplin ketat ala militer.

Perbedaan pendekatan antara Jakarta dan Jawa Barat ini memantik diskusi publik mengenai metode terbaik dalam menangani masalah kenakalan remaja. Sementara Jawa Barat memilih pendekatan disiplin melalui institusi keamanan, Jakarta tetap konsisten dengan model pembinaan berbasis pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemprov DKI berharap kebijakannya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menangani isu kenakalan remaja tanpa harus menggunakan pendekatan yang bersifat represif. “Kami yakin dengan memberikan ruang dan kesempatan, anak-anak muda bisa mengembangkan potensi positif mereka,” pungkas Cyril. []

Redaksi11