Pemprov Kalbar Tekankan Stabilitas Pasca Unjuk Rasa

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban setelah rangkaian aksi unjuk rasa yang berlangsung beberapa waktu lalu. Pesan tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam Rapat Evaluasi Keamanan dan Ketertiban yang digelar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (11/09/2025) siang.

Dalam sambutannya, Ria Norsan mengingatkan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati. Namun, ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi hendaknya dilakukan secara tertib dan mengedepankan dialog. “Pemerintah terus membangun komunikasi intensif dan membuka ruang dialog sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik,” ujarnya.

Menurut Norsan, penanganan pascaunjuk rasa tidak bisa hanya berfokus pada aspek keamanan. Pemerintah juga perlu memperhatikan substansi tuntutan masyarakat yang mengemuka di lapangan, termasuk soal kebutuhan pangan murah akibat tekanan ekonomi. “Ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap situasi ekonomi yang dialami warga. Upaya stabilisasi harga bahan pokok dinilai harus berjalan beriringan dengan langkah menjaga ketertiban, agar keresahan masyarakat tidak semakin meluas.

Dalam rapat evaluasi tersebut, Gubernur Kalbar memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang telah bekerja menjaga keamanan selama aksi berlangsung. Menurutnya, aparat mampu bertindak profesional dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis.

Ia menilai, pola pengamanan yang tidak represif menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya gesekan di lapangan. “Sinergi dengan berbagai stakeholder pun dianggap penting untuk mencegah penyebaran informasi keliru dan hoaks di tengah masyarakat,” katanya.

Norsan menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menciptakan suasana kondusif. Oleh karena itu, transparansi pemerintah serta keterlibatan masyarakat menjadi pilar yang tak bisa dipisahkan dalam menjaga stabilitas daerah.

Selain membahas aspek keamanan, Ria Norsan juga menyinggung komitmen Pemprov Kalbar dalam menjalankan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Ia menyebut, pemerintah daerah akan terus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama. Karena itu, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk bekerja secara transparan dan mendorong pembangunan yang berkeadilan,” tegasnya.

Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa stabilitas sosial politik di Kalimantan Barat bukan hanya ditentukan oleh aparat keamanan, tetapi juga oleh seberapa jauh pemerintah mampu menghadirkan solusi nyata atas kebutuhan dasar warga.

Rapat evaluasi yang berlangsung di Balai Petitih itu turut dihadiri perwakilan TNI, Polri, serta sejumlah unsur pemerintah daerah. Forum tersebut membahas evaluasi menyeluruh atas situasi pascaunjuk rasa, sekaligus menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. []

Admin03