Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kenaikan harga beras sebagai upaya mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah antisipatif ini merupakan bagian dari arahan nasional yang disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Langkah ini sejalan dengan arahan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan Tahun 2025 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, di Pontianak, Kamis (12/06/2025). Pemerintah daerah, kata Harisson, saat ini fokus melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan harga sejumlah komoditas strategis, terutama beras dan minyak goreng bersubsidi MinyaKita, yang dinilai berpotensi memicu gejolak harga jika tidak diantisipasi sejak awal. “Pemprov Kalbar terus memantau harga-harga kebutuhan pokok agar tetap stabil, khususnya menghadapi potensi gejolak di pertengahan tahun,” tuturnya.
Dalam forum koordinasi itu, Wamendagri Bima Arya mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak lengah, meskipun harga beras di banyak wilayah masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menyebut dua komoditas beras dan minyak goreng memiliki pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. “Jangan sampai kelengahan di satu sisi membuat harga melonjak di lapangan. Kita perlu cegah lebih awal,” kata Bima Arya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan dinamika harga yang perlu diwaspadai. Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa pada Mei 2025 terjadi deflasi sebesar 0,37 persen secara nasional. Meski begitu, komoditas seperti tomat, tarif pulsa, dan angkutan udara masih mencatat kenaikan.
“Pada minggu pertama Juni, sebanyak 12 provinsi mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 25 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi stabil. Beras dan daging ayam ras menjadi penyumbang utama kenaikan IPH tersebut,” ujar Pudji.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dengan instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, maupun pelaku distribusi logistik, guna menjamin pasokan tetap aman dan harga tetap terkendali. “Kami akan terus memperkuat sinergi agar masyarakat Kalbar tidak terdampak secara signifikan oleh fluktuasi harga pangan,” pungkas Harisson. Langkah strategis ini menjadi salah satu bentuk kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan inflasi pangan, sekaligus komitmen Pemprov Kalbar menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat di tengah tekanan harga global yang tak menentu. [] Admin03
