Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus meneguhkan komitmennya dalam menurunkan angka kemiskinan di seluruh wilayah. Agenda besar ini menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Langkah nyata yang telah dilakukan ialah membentuk tim penanggulangan kemiskinan daerah serta mendeklarasikan komitmen bersama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Upaya ini mengedepankan sinergi dan kolaborasi lintas sektor atau multi poverti alleviation subject yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat sipil.
Gubernur Kalimantan Utara, H. Zainal A. Paliwang menegaskan bahwa hasil kerja sama berbagai pihak telah menunjukkan progres, meski belum sepenuhnya signifikan.
“Di tahun 2020, angka kemiskinan Kaltara di angka 6,8 persen. Sementara di tahun 2024, itu sudah menjadi 5,28 persen. Jadi ada penurunan sekian persen,” ujar Gubernur Zainal saat ditemui di Tanjung Selor, Jumat (12/09/2025).
Menurutnya, isu kemiskinan tak hanya berkaitan dengan angka statistik, melainkan juga menyangkut kualitas hidup masyarakat yang harus dirasakan secara langsung.
Lebih jauh, Gubernur Zainal menilai bahwa pendekatan parsial sudah tidak relevan lagi dalam menekan angka kemiskinan. Ia menekankan perlunya strategi komprehensif yang berlandaskan pada tiga pilar utama.
“Untuk penanggulangan masalah kemiskinan ini, strategi tak lagi bisa bersifat parsial, tapi harus lebih dari itu dengan kita melakukan pendekatan komprehensif melalui tiga pilar,” tegasnya.
Meski tidak merinci secara detail, pendekatan tiga pilar yang dimaksud berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan sosial, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Kombinasi langkah ini diharapkan mampu menciptakan dampak nyata yang berkelanjutan.
Sebagai salah satu prioritas RPJMD, pemerintah provinsi menetapkan target ambisius dalam pengurangan angka kemiskinan. Zainal menegaskan bahwa Kaltara berupaya semaksimal mungkin agar tidak ada lagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
“Target saya itu, mudah-mudahan dapat dicapai. Minimal tersisa 0 koma sekian persen lah. Tentunya kita harapkan juga partisipasi perusahaan dapat hadir untuk membantu pemerintah menekan angka kemiskinan di Kaltara ini,” jelasnya.
Partisipasi dunia usaha yang dimaksud antara lain melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility atau CSR), investasi padat karya, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Dengan keterlibatan sektor swasta, diharapkan beban pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan bisa lebih ringan.
Meski kebijakan dan program sudah disiapkan, Gubernur menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Menurutnya, pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen.
“Pastinya, bicara soal kemiskinan itu bukan hanya bicara soal angka, tapi bagaimana caranya angka penurunan yang dicatatkan oleh pemerintah itu bisa betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Zainal mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program-program pemerintah, baik berupa bantuan sosial, peningkatan keterampilan, maupun dukungan usaha kecil dan menengah (UMKM).
Dengan laju penurunan yang konsisten meskipun bertahap, Pemprov Kaltara optimistis bahwa visi pembangunan daerah dapat diwujudkan. Penurunan angka kemiskinan diharapkan tidak hanya tercatat di atas kertas, tetapi juga memberi perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Bumi Benuanta.
Ke depan, pemerintah provinsi akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar langkah-langkah percepatan pengentasan kemiskinan bisa lebih efektif. Tantangan memang masih besar, terutama menyangkut pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman. Namun, dengan komitmen yang kuat, Pemprov Kaltara optimis target tersebut dapat dicapai. []
Admin03
