Pemprov Kaltara Genjot Jalan Lingkar Tarakan dan KBM

BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Permukiman (DPUPR-Perkim) menegaskan arah pembangunan pada tahun anggaran 2025 akan dipusatkan pada peningkatan infrastruktur dasar. Dua program besar yang menjadi prioritas adalah pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) serta perbaikan dan pembangunan jalan provinsi.

Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Helmi, mengungkapkan bahwa berbagai rencana pembangunan sudah masuk dalam rancangan APBD Perubahan 2025. Pihaknya masih menunggu kepastian alokasi anggaran agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Sudah kita masukan di perencanaan pembangunan APBD Perubahan. Tinggal kita lihat nanti berapa anggaran kita di APBD perubahan dan jika kurang maka kita juga akan melakukan penyesuaian,” kata Helmi pada Ahad, 31 Agustus 2025.

Salah satu proyek yang sedang berjalan adalah pembangunan Jalan Lingkar Tarakan yang menghubungkan kawasan Juata Laut hingga Binalatung. Jalan ini diproyeksikan akan menjadi akses vital bagi distribusi logistik dan mobilitas masyarakat. Pada APBD murni 2025, Pemprov Kaltara telah mengalokasikan dana Rp 5 miliar untuk proyek tersebut.

Tidak hanya fokus di perkotaan, Pemprov Kaltara juga tetap memberikan perhatian pada pembangunan di wilayah perbatasan. Helmi menjelaskan, ruas jalan provinsi di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, yang mencapai panjang sekitar 80 kilometer, telah dimasukkan dalam rencana perbaikan. “Ada Rp 5 miliar untuk jalan provinsi yang dari Long Bawan ke Long Layu (segmen satu). Kemudian yang dari Long Layu ke Binuang, segmen duanya itu kita masukkan Rp 1,5 miliar,” terangnya.

Dengan perencanaan tersebut, DPUPR-Perkim berharap kondisi jalan di Kaltara, baik di perkotaan maupun di kawasan perbatasan, bisa semakin layak untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah. “Jadi semua sudah kita masukan dalam perencanaan APBD Perubahan dan tinggal menunggu keputusan, dan kita targetkan semuanya bisa terealisasikan,” ujarnya.

Sementara itu, pembangunan Kota Baru Mandiri juga menjadi salah satu program jangka panjang yang terus dikejar penyelesaiannya. Tahun ini, Pemprov Kaltara menargetkan penyelesaian beberapa proyek penting, termasuk pematangan lahan untuk kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kaltara.

“Kalau Rujab kita targetkan bisa selesai di bulan Oktober mendatang karena saat ini sedang proses penyempurnaan. Sedangkan untuk pematangan lahan Kantor OPD kita masih menunggu keputusan APBD Perubahan,” pungkas Helmi.

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah provinsi berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota provinsi, tetapi juga merata hingga ke wilayah perbatasan. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kaltara. []

Admin03