Pemprov Kaltim Fokus Tangani Empat Wilayah Sungai Besar

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya dalam pengelolaan wilayah sungai sebagai strategi utama dalam mengatasi bencana banjir yang kerap terjadi di berbagai daerah di provinsi ini. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kebijakan dan Kelembagaan Penyusunan Master Plan Pengelolaan dan Penataan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus”, yang digelar di Ballroom Hotel Midtown Samarinda, Kamis (12/06/2025).

Dalam forum yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, Seno Aji menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim terus menjalin sinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) Republik Indonesia, khususnya dalam menyusun serta melaksanakan program-program pengelolaan sungai secara terintegrasi.

“Empat wilayah sungai besar yang saat ini menjadi perhatian kita adalah WS (Wilayah Sungai) Kelay di Kabupaten Berau, WS Karangan di Kutai Timur, WS Mahakam yang melintasi Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda, serta WS Kandilo di Kabupaten Paser,” ungkapnya. Ia menekankan bahwa jika pengelolaan terhadap keempat wilayah sungai tersebut dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, maka risiko banjir di Kaltim dapat dikurangi secara signifikan.

Khusus untuk kawasan perkotaan Samarinda, Seno Aji memberikan perhatian lebih pada penataan Sub DAS Karang Mumus yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama banjir, terutama pada musim penghujan. “Pemprov Kaltim memberikan perhatian khusus terhadap penataan Sub DAS Karang Mumus, termasuk dalam bentuk dukungan pendanaan melalui bantuan keuangan yang secara konsisten kami alokasikan,” jelasnya.

Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR merencanakan alokasi anggaran besar untuk tahun anggaran 2026. Dana sebesar Rp 867,54 miliar akan dialokasikan guna pembangunan infrastruktur pengendali banjir mulai dari muara Sungai Karang Mumus hingga ke Bendungan Lempake.

Rencana pembangunan tersebut mencakup pembangunan tanggul sungai, instalasi pintu klep, serta rumah pompa untuk mempercepat aliran air. Secara khusus, program pengendalian banjir di Sungai Karang Mumus juga diusulkan mendapatkan anggaran sebesar Rp 231,53 miliar. Dana ini akan digunakan untuk membangun enam segmen penanganan banjir dan melaksanakan program reduksi genangan yang menargetkan area seluas 239,1 hektar.

“Dengan dukungan kebijakan, pendanaan, dan kerja sama lintas lembaga, kami optimistis bahwa masalah banjir di Kota Samarinda dan wilayah lain di Kaltim dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan,” tutup Seno Aji. FGD ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah daerah, instansi pusat, akademisi, dan komunitas lokal. Tujuannya adalah merancang kebijakan pengelolaan sungai yang berbasis data, kolaboratif, dan partisipatif.

Ke depan, Pemprov Kaltim berharap adanya komitmen yang konsisten dari seluruh pihak untuk menyukseskan agenda besar dalam penyelamatan lingkungan dan mitigasi bencana, terutama di wilayah pesisir dan dataran rendah Kaltim. []

Penulis:  Himawan Yokominarno | Penyunting: Rasidah S.M | ADV Diskominfo Kaltim