Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KOTAWARINGIN TIMUR – Video pernyataan kelompok sopir angkutan berat yang tergabung dalam Gerakan Sopir Truk Jawa Timur dan Jawa Tengah (GSJT) terkait penolakan terhadap penertiban truk Over Dimension Over Loading (ODOL) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menuai reaksi keras dari masyarakat setempat. Rekaman berdurasi singkat yang menyebar sejak (18/07/2025) itu memuat ancaman para sopir terhadap Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, jika upaya penertiban tetap dilanjutkan.
Dalam video tersebut, para sopir menuding langkah Gubernur Kalteng sebagai bentuk diskriminasi terhadap truk-truk logistik dari luar daerah. Mereka menyebutkan bahwa hasil audiensi pada (24/06/2025) lalu menyepakati tidak akan ada penindakan terhadap truk ODOL. Namun, inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur dinilai melanggar kesepakatan tersebut.
“Apabila perbuatan itu terus dilakukan, kami dari gerakan sopir Jawa Timur akan melakukan penutupan pelabuhan di Jatim, Jateng, Kalsel, dan Kalteng,” ujar seorang juru bicara GSJT dalam video yang beredar.
Pemerintah Provinsi Kalteng belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan itu. Meski demikian, Gubernur Agustiar Sabran sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak akan mentoleransi pelanggaran batas tonase kendaraan di jalan-jalan strategis yang berperan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat. Ia menyoroti bahwa banyak kendaraan berat yang beroperasi di Kalteng menggunakan pelat dari luar daerah dan tidak berkontribusi terhadap pendapatan pajak daerah.
“Mereka memakai jalan kita, merusaknya, tapi tidak membayar pajak ke daerah. Ini tidak adil,” tegas Agustiar.
Pernyataan dari GSJT segera dibalas reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat Kalteng. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Dayak (Gerdayak) Nasional, Yansen A. Binti, menyampaikan dukungan penuh terhadap sikap tegas Gubernur dalam menjaga infrastruktur dan ketertiban lalu lintas.
“Kami mengecam keras ancaman dari kelompok sopir yang mengatasnamakan GSJT. Jangan coba-coba mengadu domba. Kita di sini menjunjung tinggi persatuan dalam bingkai NKRI,” ucap Yansen.
Selain itu, tokoh masyarakat Kalteng, Andreas Junaedy, juga menyatakan akan menggelar aksi damai dalam waktu dekat guna menghentikan aktivitas angkutan ODOL yang menggunakan pelat luar daerah, terutama yang mengangkut hasil bumi Kalteng ke luar pulau.
“Kami akan turun membantu pemerintah menghentikan truk odol yang membawa hasil bumi Kalteng ke Jawa. Aksi ini murni solidaritas masyarakat Kalteng melindungi Gubernur dari segala ancaman dari pihak luar,” ujarnya melalui media sosial.
Sejalan dengan itu, warga lain bernama Rano Rahman menegaskan bahwa rakyat akan berdiri bersama pemerintah daerah apabila ada pihak luar yang mengancam kestabilan dan ketertiban di wilayah mereka.
“Jika sopir tidak mau patuh aturan bahkan mengancam, kami sebagai rakyat akan tetap di belakang pemerintah,” katanya.[]
Admin05
