Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BULUNGAN – Komitmen Polresta Bulungan dalam menjaga keamanan ruang demokrasi kembali terlihat saat mereka mengawal aksi damai yang digelar KPC PMII Kaltara di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Selasa (09/12/2025). Pengamanan tersebut berjalan sesuai standar operasional, merujuk pada Surat Perintah Kapolresta Bulungan Nomor Sprint/995/XII/PAM.3.2/2025 yang diterbitkan sehari sebelumnya.
Aksi yang diikuti sekitar 12 peserta itu mengangkat sejumlah isu strategis. Massa menyuarakan dugaan permainan dalam proses lelang Proyek Ratu Intan Pantai Amal Kota Tarakan, termasuk mempertanyakan penggunaan dana CSR PT Pertamina Tarakan oleh Yayasan AYS (Association of Youth for Sustainability). Selain itu, aksi ini juga digelar sebagai bagian dari momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2025.
Meski membawa isu-isu yang cukup sensitif, jalannya aksi berlangsung damai dan terkontrol. P.S. Kasubsi PIDM Sihumas Polresta Bulungan, Aipda Hadi Purnomo, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan kondusif.
“Polresta Bulungan memastikan aksi dapat berlangsung tertib dan aman tanpa mengganggu pelayanan ataupun aktivitas di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kaltara,” ujarnya mewakili Kapolresta Bulungan Kombes Pol Rofikoh Yunianto.
Untuk mengamankan jalannya aksi, Polresta Bulungan menurunkan 31 personel. Sebanyak 11 personel negosiator dipimpin Iptu Bernad, sementara 20 personel Dalmas awal berada di bawah kendali Ipda Ardin. Sejumlah perlengkapan operasional turut dikerahkan, seperti satu unit truk Dalmas, satu unit V8 sound system, dan dua unit HT guna mendukung kelancaran koordinasi.
Sebagai bagian dari prosedur keamanan, aparat juga memeriksa barang bawaan peserta sebelum mereka memasuki area Kejati Kaltara. Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan humanis, tanpa mengurangi esensi pengamanan.
“Setiap peserta aksi tetap kami perlakukan humanis, namun pemeriksaan barang bawaan tetap menjadi SOP demi menjaga keamanan bersama,” jelas Aipda Hadi.
Polresta Bulungan menegaskan bahwa pengawalan aksi ini bukan hanya soal memastikan ketertiban, tetapi juga menjaga ruang demokrasi agar tetap berlangsung sehat. Kapolresta Bulungan melalui Aipda Hadi kembali menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kepatuhan pada aturan yang berlaku.
“Polisi hadir untuk memastikan kebebasan berpendapat dapat berjalan aman, tertib, dan tetap menghormati aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Aksi damai ini menegaskan bahwa dinamika sosial dan kontrol publik terhadap kebijakan serta proyek pemerintah tetap menjadi bagian penting dalam proses demokrasi, selama dilakukan dengan cara yang legal dan terukur. []
Admin04
