Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, memberikan tanggapan terkait proyeksi International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia akan mencapai 5,0 persen pada tahun 2025. Menurut Hasan, analisis dari IMF menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi demi menjaga kestabilan ekonomi nasional.
“Ya analisis dari lembaga-lembaga seperti IMF tentu jadi masukan yang sangat penting bagi pemerintah untuk antisipasi, untuk menjaga supaya kita tetap baik ekonominya, menjaga supaya pertumbuhannya juga lebih baik lagi. Ini masukan lah,” ujar Hasan di Jakarta, Selasa (3/6).
Hasan mengklaim data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan angka pengangguran di Indonesia. “Sampai bulan ini justru angka pengangguran terbuka itu turun dari 4,8 ke 4,7. 4,82 ke 4,76. Itu artinya angka pengangguran orang-orang yang benar-benar nganggur itu turun,” jelasnya. Namun, ia menyebut jumlah pekerja paruh waktu mengalami kenaikan dari 65,6 persen menjadi 66,2 persen.
Meski ada fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang cukup masif, Hasan menyatakan penciptaan lapangan kerja baru di Tanah Air juga semakin bertambah. “Indikator-indikator yang seperti ini, kita masih cukup baik. Masih cukup untuk membuat bangsa kita optimis. Ke depan tentu pemerintah akan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan,” tutup Hasan.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menanggapi proyeksi IMF dengan menyebutnya sebagai peringatan sekaligus masukan bagi pemerintah untuk proaktif. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian teknis dalam mengatasi tantangan ketenagakerjaan.
“Itu alarm buat kita. Yang penting sekarang adalah kita harus pro aktif untuk mengorkestrasi setiap kementerian teknis kemudian kelompok kerjanya seperti apa dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan ini memang menjadi catatan kita,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu (04/06/2025).
Yassierli menjelaskan sejumlah program sudah dijalankan pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Swasembada yang menargetkan penciptaan pekerjaan di kawasan industri dan sektor pertanian. Menurutnya, tantangan utama adalah menyambut angkatan kerja baru yang diprediksi meningkat pada Agustus 2025, khususnya lulusan SMA dan SMK.
“Kalau kita lihat tingkat pengangguran itu dari Agustus tahun lalu 4,76 kemudian turun jadi 4,71 Februari 2025. Memang tantangannya nanti Agustus ketika kemudian lulusan SMA SMK yang lulus di bulan Juni-Juli (2025) itu tantangan. Kita akan jawab tantangan tersebut dengan lapangan kerja,” ujarnya.
Yassierli optimistis proyeksi IMF tidak akan menjadi kenyataan. “Sekali lagi prediksi boleh saja. Tapi tentu kita akan buktikan bahwa prediksi itu salah,” tegasnya.
Dalam penjelasan lain, Yassierli menyampaikan bahwa data pengangguran yang dipakai pemerintah adalah berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dengan angka pengangguran pada Februari 2025 sebesar 4,76 persen. Ia mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam membaca data, karena tingkat pengangguran dihitung berdasarkan tingkat pengangguran terbuka, bukan hanya persentase lulusan yang langsung terserap kerja.
Menteri Ketenagakerjaan juga menyatakan pemerintah akan memanfaatkan data pemutusan hubungan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan data Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, data ini lebih akurat dan jelas untuk memantau jumlah PHK berdasarkan wilayah dan waktu.
Sebelumnya, dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, IMF mencatat tren kenaikan tingkat pengangguran Indonesia dari 4,9 persen pada 2024 menjadi 5,0 persen pada 2025, dan diperkirakan naik lagi menjadi 5,1 persen pada 2026. Posisi ini menjadikan Indonesia negara dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua di Asia, setelah Tiongkok yang stagnan pada angka 5,1 persen sejak 2024.
IMF tidak menjelaskan secara rinci penyebab kenaikan tingkat pengangguran tersebut, namun mengaitkannya dengan gejolak perekonomian global yang kembali meningkat sejak penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat pada 2 April 2025, setelah sebelumnya sempat stabil pascapandemi Covid-19. []
Redaksi11
