Penyelidikan Darurat Militer Korea Selatan: Kompleks Presiden dan Markas Polisi Digeledah

JAKARTA – Kepolisian Korea Selatan kembali melakukan langkah investigasi besar-besaran terkait penerapan darurat militer di negara tersebut. Pada Jumat (13/12), markas besar Kepolisian Provinsi Gyeonggi Nambu menjadi sasaran penggeledahan oleh tim investigasi. Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan atas insiden darurat militer yang diberlakukan pada 3 Desember lalu.

Dikutip dari Yonhap News, Kepolisian Gyeonggi Nambu diduga memiliki peran signifikan dalam operasi darurat tersebut. Mereka disebut-sebut dikerahkan ke Komisi Pemilihan Umum Korea Selatan serta sejumlah lokasi lainnya untuk menyita server komputer. Tindakan ini dilakukan seiring dengan deklarasi darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol pada hari yang sama.

Penggeledahan serupa sebelumnya juga dilakukan di kompleks kantor presiden di Yongsan, Seoul, pada Kamis (12/12). Investigasi tersebut dipimpin oleh Kantor Investigasi Nasional (National Office of Investigation/NOI). Tim investigasi tiba di kompleks tersebut sekitar pukul 14.00 waktu setempat dengan tujuan mengumpulkan dokumen dan bukti terkait penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon.

Insiden darurat militer yang terjadi pekan lalu memicu kontroversi luas, terutama di tengah situasi politik Korea Selatan yang sedang memanas. Keputusan Presiden Yoon untuk menetapkan darurat militer dianggap sebagai langkah yang tidak lazim dan menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Beberapa pihak menduga keputusan ini terkait dengan upaya mengamankan stabilitas pemerintahan di tengah tekanan politik yang meningkat.

Selain itu, pertanyaan besar muncul tentang apakah Presiden Yoon Suk Yeol dapat lolos dari ancaman pemakzulan kedua di parlemen. Hingga saat ini, isu tersebut masih menjadi perhatian utama di kalangan politisi dan masyarakat Korea Selatan.

Kasus ini juga menyisakan sorotan terhadap peran lembaga keamanan dan penegak hukum dalam mendukung kebijakan darurat militer. Investigasi yang berlangsung terus memperlihatkan adanya dinamika kekuasaan yang kompleks antara pemerintah pusat, lembaga pemilihan umum, dan aparat keamanan di Korea Selatan.

Dengan penggeledahan terbaru ini, publik Korea Selatan kini menantikan hasil investigasi untuk mengungkap sejauh mana peran aparat keamanan, termasuk kepolisian, dalam pelaksanaan darurat militer yang penuh kontroversi tersebut.[]

Redaksi10