HUT ke-69 Kaltim, DPRD Dorong Kemandirian Fiskal dan Evaluasi Pembangunan

SAMARINDA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke-2 dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Rapat berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (09/01/2026), dan menjadi momentum refleksi perjalanan pembangunan daerah sekaligus penguatan komitmen bersama untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Sejumlah anggota DPRD Kaltim, pejabat pemerintah provinsi, serta undangan lainnya turut hadir dalam agenda resmi tersebut.

Usai memimpin rapat, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas menyampaikan ucapan selamat atas peringatan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur. Ia menilai, usia tersebut mencerminkan kematangan daerah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hamas menegaskan bahwa salah satu tantangan utama Kalimantan Timur ke depan adalah memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi fokus agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap. Dana Bagi Hasil (DBH) maupun dana alokasi lainnya dinilai hanya sebagai pelengkap, bukan sumber utama pembiayaan pembangunan.

“Dengan kontribusi Kaltim terhadap Produk Domestik Bruto nasional yang secara konsisten berada di lima besar dari 36 provinsi, seharusnya daerah ini mampu berdiri di atas kekuatan APBD sendiri,” ujar politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Terkait pemaparan capaian pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dalam rapat paripurna, Hamas menegaskan bahwa DPRD Kaltim belum dapat memberikan penilaian secara menyeluruh. Menurutnya, evaluasi baru dapat dilakukan setelah DPRD menerima dokumen resmi berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah serta laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pembangunan di kaltim belum bisa kami nilai karena belum ada LKPJ Gubernur dan evaluasi pembangunan akan didasarkan pada sejumlah indikator penting, yakni kesesuaian visi dan misi gubernur, tingkat serapan anggaran, serta capaian program strategis daerah. Program penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem,” kata Hamas kepada awak media.

Ia menambahkan, setelah laporan BPK dan LKPJ diterima, DPRD Kaltim memiliki kewenangan membentuk panitia khusus (pansus) guna memperdalam evaluasi dan menyusun rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah.

“Adanya opini dari BPK RI yang berupa rekomendasi, dengan itu baru Kami dapat memberikan penilaian bahkan dengan membentuk pansus, karena BPK RI itu turun setelah ada LKPJ Gubernur, jadi dengan kedua laporan tersebut kami tinggal memperdalam supaya dari temuan BPK RI menjadi rekomendasi,” tutup wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan ini.

Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim J. Jahiddin juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kaltim dalam rangka HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur. Ia menilai, rapat paripurna tersebut berjalan lancar dan khidmat, serta menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi bersama terhadap pembangunan daerah.

“Alhamdulillah, rapat paripurna dapat kami laksanakan dengan baik. Kita patut bersyukur atas pembangunan yang telah dilakukan selama ini. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahiddin menilai berbagai program pembangunan yang telah berjalan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun demikian, ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama, disertai dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban sebagai fondasi pembangunan.

Dalam rangkaian rapat paripurna tersebut, DPRD Kaltim juga menyerahkan penghargaan dan piagam kepada sejumlah tokoh yang dinilai berjasa dan berkontribusi terhadap kemajuan daerah. Menurut Jahiddin, pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi semua pihak untuk terus berkontribusi positif.

“Pemberian penghargaan dan piagam kepada para tokoh itu merupakan motivasi agar semua pihak bisa bekerja lebih baik lagi dan terus memberikan kontribusi positif bagi Kaltim,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda tersebut.

Terkait kehadiran pimpinan daerah, Jahiddin menilai kehadiran Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam rapat paripurna telah sesuai dengan mekanisme pemerintahan yang berlaku.

“Yang hadir memang Wakil Gubernur Kaltim dan itu wajar. Gubernur dan wakil gubernur merupakan satu kesatuan, sehingga pembagian tugas sudah diatur sesuai mekanisme,” tutur pria yang menyandang gelar guru besar di bidang hukum tersebut.

Melalui peringatan HUT ke-69 ini, DPRD Kaltim berharap Kalimantan Timur dapat terus melangkah maju dengan pembangunan yang semakin merata, tata kelola pemerintahan yang semakin baik, serta kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat di seluruh wilayah provinsi. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah