Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Ketergantungan pasokan BBM Kaltara dari Berau menjadi sorotan setelah Pertalite sulit diperoleh, sementara Pemprov Kaltara menargetkan pembangunan storage mandiri mulai 2027.
BULUNGAN – Ketergantungan Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara setelah antrean panjang kendaraan dan sulitnya memperoleh Pertalite terjadi di Tanjung Selor dalam beberapa pekan terakhir. Untuk memperkuat ketahanan distribusi, Pemprov Kaltara menargetkan pembangunan fasilitas penyimpanan BBM atau storage mandiri mulai 2027.
Selama ini, Kaltara belum memiliki fuel terminal atau terminal penyimpanan BBM sendiri sehingga kebutuhan bahan bakar daerah masih dipasok melalui Berau. Kondisi tersebut dinilai membuat kelancaran distribusi BBM di Kaltara sangat bergantung pada pasokan dari wilayah Kaltim.
Sambil menyiapkan solusi jangka panjang, Pemprov Kaltara meminta Perseroan Terbatas (PT) Pertamina menambah alokasi BBM untuk mengatasi antrean di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Pertamina menyusul antrean kendaraan yang terjadi di lapangan.
“Kita selalu koordinasi dengan Pertamina untuk bisa menambah kuota BBM di Kalimantan Utara. Beberapa hari ini memang kita monitor di lapangan antrean di SPBU cukup panjang,” kata Zainal Paliwang, sebagaimana diberitakan Tribunkaltim, Jumat, (11/09/2026).
Permintaan tambahan kuota telah disampaikan kepada Pertamina. Namun, hingga pernyataan tersebut disampaikan, tambahan alokasi BBM yang diminta Pemprov Kaltara belum terealisasi.
“Kita sudah melaksanakan komunikasi ke Pertamina agar dapat diberikan tambahan kuota BBM. Tetapi sampai saat ini belum ada,” ujarnya.
Pemprov Kaltara memastikan komunikasi dengan Pertamina akan terus dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi BBM. Persoalan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya fasilitas penyimpanan di dalam wilayah Kaltara agar pasokan tidak sepenuhnya bergantung pada daerah lain.
“Kita komunikasi terus untuk kelancaran distribusi BBM. Karena sampai saat ini kita masih menerima pasokan dari Berau. Kita belum punya storage BBM di Kaltara,” jelas Gubernur Kaltara.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pemprov Kaltara tengah mengupayakan pembangunan storage BBM dengan melibatkan investor. Fasilitas itu diproyeksikan menjadi penyangga pasokan sekaligus memperkuat sistem distribusi BBM di Kaltara.
“Kita sudah berupaya membangun storage BBM di Kalimantan Utara dengan menggandeng vendor (perusahaan penyedia barang atau jasa pengembang). Sehingga kebutuhan BBM Kaltara tidak lagi tergantung dari Berau, tetapi Kaltara sudah memiliki storage BBM sendiri,” ungkapnya.
Pemprov Kaltara menargetkan pembangunan fasilitas tersebut mulai berjalan pada 2027. Menurut Zainal, investor dan lokasi pembangunan telah tersedia, sementara aspek pendanaan disebut menunjukkan perkembangan.
“Insya Allah tahun 2027 sudah mulai berjalan. Investor sudah ada dan lokasi juga sudah kita siapkan. Dua hari lalu saya membaca running text (teks berjalan memuat informasi singkat di layar televisi), pendanaannya juga sudah dibantu oleh Menteri Keuangan,” pungkasnya.
Persoalan distribusi BBM tersebut telah dirasakan langsung masyarakat di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Dalam lebih dari dua pekan, warga mengeluhkan sulitnya memperoleh Pertalite, baik di SPBU maupun melalui pedagang eceran.
Antrean kendaraan di sejumlah SPBU disebut berlangsung hingga berjam-jam. Sejumlah kios BBM eceran di Jalan Sengkawit hingga kawasan Jelarai juga tidak lagi menyediakan Pertalite. Sebagian pedagang yang masih beroperasi hanya menjual BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
Warga Tanjung Selor, Julianti, mengaku harus mengeluarkan biaya lebih besar karena sulit memperoleh Pertalite dan terpaksa membeli Pertamax eceran.
“Pertalite susah ditemui, kita mau antre di SPBU juga capek sekali karena antreannya benar-benar panjang sekali, bisa-bisa sekali isi antre 1 sampai 2 jam,” ujar Julianti dengan nada kecewa, belum lama ini.
Ia berharap pemerintah daerah dan Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi keterbatasan BBM bersubsidi. Selain penambahan kuota, pengaturan distribusi dinilai perlu dilakukan agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu oleh aktivitas pembelian dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
“Semoga kondisi BBM ini segera dapat ditangani di Bulungan. Kalau kurang kuota ya semoga bisa ditambah. Atau kalau bisa diatur mekanisme untuk para pengetap dan warga biasa, supaya masyarakat kecil tidak terus-terusan dikorbankan,” pungkasnya.
Pembangunan storage BBM mandiri pada 2027 diharapkan menjadi solusi struktural bagi Kaltara untuk memperkuat cadangan dan distribusi energi. Dalam jangka pendek, penambahan alokasi Pertalite dan pembenahan mekanisme distribusi tetap diperlukan agar antrean berkepanjangan tidak terus membebani aktivitas dan pengeluaran masyarakat. []
Redaksi
