WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengubah Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang melalui perintah eksekutif terbaru. Langkah ini juga mengubah struktur internal Direktorat Pertahanan menjadi Direktorat Perang, sebagaimana dikutip dari Reuters, Sabtu (13/09/2025), berdasarkan informasi dari dua sumber yang mengetahui kebijakan tersebut.
Direktorat Perang, yang sebelumnya dikenal sebagai Direktorat Pertahanan, merupakan bagian penting dari Dewan Keamanan Nasional (National Security Council/NSC). Seiring perubahan ini, pejabat yang bekerja di unit tersebut kini disebut sebagai direktur perang dan berada di bawah pengawasan asisten khusus presiden untuk urusan perang. Sumber yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa perubahan ini belum diumumkan secara resmi kepada publik.
Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi pergantian nama ini, disertai komentar singkat “#WAR!” sebagai penegasan arah kebijakan baru pemerintahan Trump. Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS sekaligus penasihat keamanan nasional sejak Mei lalu, disebut menyetujui perubahan ini, menurut salah satu sumber.
Dampak praktis dari pergantian nama ini terhadap arah kebijakan masih belum jelas. Namun, analis menilai penggunaan istilah “perang” alih-alih “pertahanan” menunjukkan strategi Gedung Putih dan Pentagon untuk menciptakan citra Trump sebagai pemimpin yang tegas sekaligus membawa perdamaian. Beberapa sekutu bahkan mendorong agar Trump dinominasikan untuk Nobel Perdamaian sebagai pengakuan atas peran diplomatiknya.
Perubahan nama kementerian ini menuai kritik luas, terutama terkait biaya besar yang dibutuhkan untuk memperbarui dokumen resmi, identitas lembaga di tingkat internasional, serta sistem administrasi internal Pentagon. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar soal kata, melainkan mencerminkan etos “pejuang” dalam menjalankan tugas kementerian.
Direktorat Perang tetap menjadi unit strategis dalam NSC, dengan tanggung jawab utama di bidang kesiapan militer dan kebijakan senjata. Namun, di bawah pemerintahan Trump, pengaruh NSC dikabarkan menurun drastis, seiring banyak staf yang diberhentikan atau mengundurkan diri. Sebagian besar kewenangan kini dialihkan ke Pentagon, Departemen Luar Negeri, dan komunitas intelijen.
Langkah Trump ini memperlihatkan arah baru kebijakan pertahanan Amerika yang lebih agresif dalam terminologi, meski pemerintahannya menekankan tujuan diplomasi dan perdamaian. Keputusan ini menimbulkan perdebatan di dalam negeri maupun di forum internasional, mengenai konsekuensi praktis dan simbolis dari perubahan nama yang dramatis tersebut. []
Admin03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan