Petani PPU Dapat Kucuran Rp149 Miliar dari Mentan

PENAJAM PASER UTARA –Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, mendampingi Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman, dalam kunjungan kerja ke Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU, pada Jumat (09/05/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di wilayah PPU yang tengah dipersiapkan menjadi lumbung pangan di provinsi tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan Kabupaten, serta puluhan petani dari daerah setempat.

Dalam sambutannya, Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya kunjungan kerja tersebut, yang dinilainya sebagai bentuk nyata keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Astacita Presiden Republik Indonesia.

Menurut Mudyat, kegiatan ini juga bertujuan mewujudkan kedaulatan pangan dalam waktu singkat, melalui perluasan lahan tanam dan peningkatan indeks pertanaman padi sebagai fondasi utama ketahanan pangan nasional.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pertanian atas perhatian besar kepada Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujar Mudyat Noor.

Ia menjelaskan bahwa saat ini produksi gabah di Kabupaten PPU mencapai sekitar 4.429 ton, dengan luas lahan sekitar 5.898 hektare. Untuk memaksimalkan potensi tersebut dan mendorong kemandirian pangan, diperlukan sistem pengairan yang memadai, salah satunya melalui pemanfaatan Bendung Gerak Telake.

“Bendung Gerak Telake sebelumnya termasuk dalam Proyek Strategis Nasional, tetapi status tersebut telah dicabut. Padahal, bendungan ini penting tidak hanya bagi PPU, tetapi juga untuk Kabupaten Paser,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa penyediaan benih unggul sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan produktivitas lahan.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa PPU memiliki peran strategis sebagai pusat produksi pangan di provinsi ini. Ia meminta pemerintah daerah segera menyusun peraturan daerah yang melarang alih fungsi lahan pertanian di Desa Gunung Mulia menjadi kawasan perkebunan seperti sawit atau karet.

Menurut Rudy, hal ini penting demi menjaga keberlanjutan swasembada pangan di Kalimantan Timur, yang juga dikenal sebagai Benua Etam. Ia menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk mewujudkan kawasan ini sebagai lumbung pangan nasional, dengan syarat bahwa Perum Bulog membeli gabah dari petani dengan harga maksimum Rp6.500 per kilogram.

“Kalau perlu disubsidi sebagai bentuk stimulus agar lahan pertanian tidak beralih fungsi. Kita memiliki sekitar 3 juta hektare lahan tidur, dan saat ini baru 1,5 juta hektare yang sudah diolah menjadi lahan produktif,” ujarnya.

Ia optimistis bahwa dari total 46.660 hektare lahan yang tersedia, tidak mustahil 100 ribu hektare dapat dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan.

“Jangan hanya kuat dari sektor energi. Mari kita bangun kekuatan pangan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa lahan seluas 46 ribu hektare yang ada di Kaltim sudah cukup untuk mewujudkan swasembada pangan apabila dikelola dengan baik.

“Jika lahan tersebut bisa ditanami dua sampai tiga kali dalam setahun, dengan hasil panen tujuh ton sekali panen, maka kita sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri,” jelasnya.

Ia juga menyempatkan berdialog dengan para petani, sekaligus memberikan penghargaan kepada sejumlah petani berprestasi. Sebagai bagian dari program swasembada pangan, Kementerian Pertanian mengalokasikan dana bantuan senilai Rp149 miliar untuk Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten PPU, guna mendorong percepatan swasembada pangan di wilayah tersebut.[]

Penulis: Subur Priono| Penyunting: Risa Nurjanah