Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
WASHINGTON DC — Krisis politik di Washington mencapai puncaknya ketika sekitar 4.000 pegawai federal Gedung Putih resmi dipecat pada Sabtu (11/10/2025). Langkah ekstrem ini menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam pemerintahan Presiden Donald Trump, yang kembali menggunakan kebijakan pemutusan hubungan kerja massal sebagai senjata politik untuk menekan oposisi dari Partai Demokrat.
Pemecatan besar-besaran ini diumumkan oleh Russell Vought, pimpinan Kantor Manajemen dan Anggaran, seperti dikutip dari AFP. Ia menyebut PHK tersebut akan mencakup “banyak pegawai”, meski tak menjelaskan secara rinci departemen mana yang paling terdampak. Namun, dokumen pengadilan yang beredar pada Jumat (10 Oktober 2025) mengungkapkan lebih dari 1.000 pegawai di Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan menjadi korban pertama.
Trump secara terbuka mengakui bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi politiknya. “Jumlah orang yang dipecat akan banyak dan akan berorientasi pada Partai Demokrat karena kami rasa merekalah yang memulai hal ini,” ujarnya tanpa tedeng aling-aling. Pernyataan ini menegaskan bahwa PHK tersebut bukan semata-mata soal efisiensi birokrasi, melainkan bentuk balasan politik yang memecah belah negeri.
Penutupan sebagian layanan publik akibat kebuntuan anggaran government shutdown yang terjadi di bawah kepemimpinan Trump telah menimbulkan dampak luas. Ribuan layanan administratif lumpuh, bantuan sosial tertunda, dan berbagai lembaga federal berhenti beroperasi, sementara presiden justru menambah tekanan dengan memecat aparatur sipil negara yang dianggap “tidak loyal.”
Langkah Gedung Putih ini sontak menuai kecaman keras dari Partai Demokrat dan serikat pekerja. “Russell Vought baru saja memecat ribuan orang Amerika hanya dengan sebuah tweet,” kata Chuck Schumer, pemimpin Demokrat di Senat. Ia menyebut langkah Trump dan Vought sebagai bentuk “kekacauan yang disengaja”. “Terus terang saja, tidak ada yang memaksa Trump dan Vought untuk melakukan ini. Mereka tidak harus melakukannya; mereka ingin melakukannya,” lanjut Schumer dengan nada geram.
Kemarahan publik juga meluas di kalangan buruh federal. Serikat pekerja yang mewakili 800.000 pegawai pemerintah langsung mengajukan permohonan ke hakim federal di San Francisco untuk mengeluarkan perintah darurat menghentikan PHK tersebut sebelum sidang legalitas digelar pada 16 Oktober 2025.
Namun, Gedung Putih tampaknya tak bergeming. Juru bicara Departemen Keuangan AS menegaskan bahwa proses pemberitahuan PHK sudah berjalan, sementara Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan mulai memecat pegawai yang dikategorikan “tidak esensial.” Pemerintah beralasan langkah ini adalah konsekuensi langsung dari kebijakan yang diklaim untuk “menyelamatkan keuangan negara”, meski banyak pihak menilai ini sekadar kamuflase politik untuk membersihkan birokrasi dari pegawai yang dianggap tidak sejalan.
Kritikus menilai tindakan Trump ini bukan hanya bentuk penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga ancaman serius terhadap profesionalisme lembaga publik. Di negara yang mengaku menjunjung demokrasi dan keadilan, ribuan warga justru menjadi korban permainan kekuasaan yang membenarkan segala cara demi kepentingan politik jangka pendek. []
Admin03
