Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KOTAWARINGIN TIMUR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan sorotan tajam terhadap proses pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar baru-baru ini.
Dalam pandangan fraksi tersebut, perubahan anggaran dipahami sebagai keniscayaan seiring dinamika pembangunan yang terus bergerak serta kebutuhan masyarakat yang mendesak. Namun demikian, mereka tetap menekankan pentingnya disiplin anggaran dan realisasi yang konkret di lapangan.
”Kami memahami perubahan anggaran adalah sebuah keniscayaan untuk menyesuaikan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Namun, efektivitas belanja dan disiplin anggaran tetap harus menjadi pegangan utama,” ujar Noor Aprilly, juru bicara Fraksi PKS–NasDem, dalam penyampaiannya di ruang paripurna DPRD Kotim.
Fraksi ini turut memberikan apresiasi terhadap upaya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh komisi DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan secara intensif pada tanggal 2 hingga 3 Juli 2025. Berdasarkan hasil pembahasan, ditetapkan bahwa pendapatan daerah mencapai Rp2,22 triliun, sementara belanja sebesar Rp2,38 triliun, menghasilkan defisit sebesar Rp164 miliar.
”Kami melihat adanya sinyal positif dari kerja sama antara Komisi I hingga IV dengan pemerintah daerah. Usulan penambahan anggaran yang totalnya lebih dari Rp20 miliar sudah diakomodasi untuk kebutuhan yang dianggap sangat prioritas,” lanjutnya. Meski demikian, fraksi tetap mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap realisasi belanja daerah.
Menurut mereka, pengendalian defisit harus ditempuh dengan memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. ”Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata. Tidak ada ruang untuk pemborosan,” tegas Noor.
Mengenai Rancangan Akhir RPJMD 2025–2029, fraksi menilai dokumen tersebut sebagai panduan strategis pembangunan lima tahun ke depan. Karena itu, mereka meminta agar RPJMD tidak hanya disusun secara teoritis dan ideal di atas kertas, tetapi juga harus mampu diimplementasikan dengan kesungguhan.
”Kami mendukung penuh proses penyusunan RPJMD yang melibatkan banyak pihak. Tapi, dokumen sehebat apa pun tidak akan berarti kalau pelaksanaannya lemah,” katanya. Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur antara wilayah kota dan desa, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal.
”Potensi lokal di sektor pertanian dan perikanan harus dipetakan sebagai penggerak ekonomi. Sedangkan pariwisata bila dikelola dengan serius, bisa menjadi sumber PAD baru,” ungkapnya.
Selain itu, fraksi juga menyoroti isu sosial yang menurut mereka tak boleh hanya menjadi bagian dari rencana di atas kertas. Masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dinilai harus ditangani secara konkret dan berkelanjutan.
”Jangan sampai kita hanya pandai menulis visi dan misi, tetapi minim realisasi. Kami minta komitmen penuh dari pemerintah daerah untuk benar-benar menjalankan RPJMD ini hingga tuntas,” pungkas Noor Aprilly.[]
Admin05
