Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik sebagai upaya percepatan program prioritas Presiden Republik Indonesia sekaligus menindaklanjuti isu strategis terkait pengelolaan kawasan perbatasan. Kunjungan ini memfokuskan perhatian pada pengoperasian PLBN di Pulau Sebatik yang diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Adrian Soetrisno, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan komitmennya dalam mendukung pengoperasian PLBN Sebatik. Menurut Adrian, PLBN Sebatik bukan hanya sekadar fasilitas administratif lintas negara, tetapi juga memiliki fungsi simbolik dan strategis sebagai representasi kehadiran negara di wilayah perbatasan.
“PLBN Sebatik bukan sekadar fasilitas lintas negara, tetapi merupakan simbol kehadiran negara dan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan,” ujar Adrian.
Ia menambahkan bahwa jajaran keimigrasian siap berkolaborasi dengan seluruh instansi terkait demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan pengguna lintas batas. Penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dinilai sangat penting agar PLBN dapat berfungsi maksimal.
Dengan dioperasikannya PLBN Sebatik, kawasan perbatasan Indonesia diharapkan tidak lagi menjadi halaman belakang negara, melainkan berubah menjadi beranda terdepan yang menampilkan wajah Indonesia yang kuat, inklusif, dan berdaulat. Adrian menegaskan, PLBN harus mampu memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat perbatasan, baik dari aspek kesejahteraan, mobilitas, maupun penguatan identitas kebangsaan.
Perwakilan KSP yang hadir turut menekankan bahwa tugas pokok dan fungsi KSP meliputi bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, serta pelayanan publik. KSP menyoroti pentingnya pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat di perbatasan, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan hingga penegakan hukum yang adil dan transparan.
Melalui pendekatan ini, Pemerintah Pusat berharap masyarakat perbatasan dapat merasakan manfaat langsung berupa peningkatan akses terhadap pelayanan publik berkualitas, perlindungan hukum yang lebih baik, serta jaminan keamanan yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Kunjungan ini sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah untuk membangun perbatasan yang lebih maju dan berdaya saing. []
Redaksi11
