Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAYAPURA – Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, mengungkapkan bahwa Polda Papua bersama Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz-2025 terus bekerja sama dalam mengungkap kasus penembakan terhadap warga sipil di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan.
Kasus penembakan ini diduga melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dipimpin oleh Aske Mabel, seorang anggota yang pernah bertugas di Polres Yalimo dan kini menjadi desertir.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Brigjen Pol. Faizal dalam apel pagi yang dipimpin langsung olehnya di Lapangan Apel Mako Baru Polda Papua, Koya Koso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, pada Senin (13/01/2025).
Dalam kesempatan itu, Brigjen Faizal menjelaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir terjadi insiden yang melibatkan KKB Aske Mabel. Pelaku diduga melarikan diri sambil membawa senjata api dan melakukan penembakan sebanyak sembilan kali, yang mengakibatkan lima warga sipil meninggal dunia.
“Ini merupakan kejadian yang sangat disayangkan. Kami telah mengerahkan berbagai unit, seperti Reskrim, Brimob, dan Siber Polda Papua, untuk membantu Satgas Ops Damai Cartenz-2025 dan Polres Yalimo dalam mengungkap pelaku serta memberikan penanganan yang tepat,” ujar Brigjen Pol. Faizal.
Di sisi lain, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, Kepala Satuan Tugas Humas Ops Damai Cartenz-2025, mengimbau agar masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
“Kami sangat berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga situasi agar tetap kondusif. Kami berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan menjaga kedamaian di Kabupaten Yalimo,” kata Kombes Pol. Yusuf Sutejo.
Polda Papua bersama Satgas Ops Damai Cartenz-2025 menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus penembakan ini dan memastikan stabilitas keamanan di wilayah Papua Pegunungan tetap terjaga.
Mereka juga terus berupaya keras dalam menjaga kedamaian dan melindungi warga dari gangguan yang dapat merusak ketentraman masyarakat. []
Redaksi03
