Polemik HMI Kukar dan Satpol PP Sempat Memanas, Berakhir Damai Lewat Mediasi Kekeluargaan

KUTAI KARTANEGARA – Ketegangan yang sempat memuncak antara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akhirnya mereda melalui jalur mediasi. Insiden yang terjadi saat demonstrasi terkait penurunan besaran beasiswa Kukar Idaman, Kamis (14/08/2025), sempat menimbulkan saling dorong dan viral di media sosial, memicu sorotan luas dari masyarakat.

Pertemuan mediasi berlangsung di Kantor Kepolisian Resor (Polres) Kukar, Jumat malam (15/08/2025), dihadiri perwakilan kedua belah pihak. Dari Satpol PP hadir Kepala Satpol PP Kukar Arfan Boma Pratama, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Rasidi, serta anggota yang terlibat, Deni. Sementara itu, HMI diwakili Ketua Umum Cabang Kukar Zulhansyah beserta jajaran anggota.

Boma membuka pertemuan dengan permohonan maaf secara terbuka atas tindakan tidak profesional yang dilakukan anggotanya di lapangan. Ia menekankan komitmen Satpol PP untuk meningkatkan pembinaan dan menegakkan sikap humanis dalam setiap tugas yang dijalankan. “Saya selaku pimpinan memohon maaf kepada HMI dan masyarakat. Kami berkomitmen mendidik anggota lebih baik agar tetap mengedepankan sikap humanis dalam menjalankan tugas,” tegas Boma.

Deni, anggota Satpol PP yang menjadi sorotan, juga menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan. Ia menegaskan tindakannya merupakan reaksi spontan tanpa niat mencelakai pihak lain. Deni menambahkan, video insiden yang beredar menimbulkan dampak psikis bagi keluarganya. “Saya mohon maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatan ini di masa mendatang,” ucapnya.

Sementara itu, Zulhansyah menerima permintaan maaf dari Satpol PP dan menegaskan bahwa aksi HMI semata-mata untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran aparat sebagai pengayom, bukan pihak yang mengintimidasi warga yang menggunakan hak konstitusionalnya. “Aparat seharusnya menjadi pengayom, bukan mengintimidasi warga yang menggunakan hak konstitusionalnya,” tegasnya, sambil berharap hubungan baik antara masyarakat dan aparat dapat tetap terjaga.

Mediasi diakhiri dengan saling berjabat tangan, pengambilan video klarifikasi bersama, serta komitmen untuk menjaga kondusifitas di Kukar. Kejadian ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi insiden serupa yang menimbulkan ketegangan antara aparat dan masyarakat di masa mendatang.

Pendekatan mediasi yang dilakukan menekankan pentingnya dialog dan keterbukaan sebagai cara meredam konflik, sekaligus memperkuat sinergi antara warga dan aparat dalam menjaga stabilitas daerah.[]

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: M. Reza Danuarta