Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk membangun ulang Pasar Pagi tak berjalan mulus. Usai meredam polemik penolakan sebagian pedagang, kini Pemkot Samarinda harus kembali menghadapi penolakan dari warga. Pasalnya, ada sebanyak 48 bangunan yang memiliki sertifikat hak milik (SHM) terdampak pada pembangunan tersebut. Protes itu kemudian sampai di telinga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
DPRD Samarinda lantas mendudukkan puluhan pemilik bangunan itu bersama dengan pemangku kebijakan, yakni Tim Relokasi Pasar Pagi Samarinda dari pihak Pemkot pada, Selasa (09/01/2024). Salah satu pemilik SHM, Dedi Rusli mengatakan, dirinya tetap menolak opsi yang sempat ditawarkan oleh pihak pemkot. Dalam artian, dirinya akan mempertahankan hak atas SHM yang mereka miliki.
“Di sini ada kata tidak sepakat, kita menolak. Silakan pemkot membangun di lahannya sendiri, tapi kami tetap mempertahankan, kita ini asumsinya bertetangga, jadi tetangga lagi bangun rumah ya silakan,” ungkapnya pada awak media. Sebelumnya, para pemilik SHM ini memang berniat melakukan penyesuaian terhadap fasad bagian depan yang sesuai dengan desain Pasar Pagi yang baru.
Namun mereka menyesuaikan kemampuan anggaran yang mereka miliki, “Sekarang desain berubah atau tidak itu urusan pemkot. Maunya kita tidak diganggu gugat,” ujarnya. Sementara itu, Margaret (32) mengungkapkan, dirinya tetap mendukung program ini. Terlebih pembangunan itu merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan Kota Samarinda sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, ia menekankan, kesejahteraan pihaknya juga tidak boleh dikesampingkan oleh Pemkot Samarinda. Terlebih warga ini memiliki SHM yang sah di mata hukum. “Harapannya pembangunan ini tidak mengganggu ruko kami, tetap berjalan tapi ruko SHM tetap berdiri seperti sediakala,” ujar Margaret.
ADV/Redaksi02
