Polhukam Soroti Kasus Sabu dan Fokus pada FGD Pascapilkada

TANJUNG – Kejaksaan Negeri Tabalong, Kalimantan Selatan, menggelar Focus Group Discussion (FGD) pascapilkada 2024 bersama sejumlah wartawan dari media cetak, daring, dan televisi yang bertugas di wilayah “Bumi Saraba Kawa” ini.

Acara diskusi yang berlangsung pada Jumat (10/01/2025) tersebut, menghadirkan dua Kasubsi dari seksi intelijen Kejaksaan Negeri Tabalong, yaitu Gede Agastia Erlandi dan Adana Rifa’i.

Dalam kesempatan tersebut, Gede Agastia Erlandi menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada di Tabalong berlangsung dengan lancar dan minim gesekan.

“Pilkada di Tabalong berjalan dengan baik dan aman, serta minim gesekan karena diikuti oleh tiga kandidat,” ungkapnya.

Erlandi menambahkan bahwa peran Kejaksaan Negeri Tabalong dalam proses Pilkada 2024 tidak hanya terbatas pada pemantauan pra-pilkada, tetapi juga aktif dalam proses pengawasan pascapilkada.

Lebih lanjut, Erlandi menjelaskan bahwa Kejaksaan turut serta dalam Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) selama Pilkada 2024 bersama dengan Bawaslu dan Kepolisian.

“Kami juga terlibat dalam Gakkumdu dan tidak ditemukan adanya kasus pelanggaran selama Pemilu di Tabalong,” tambahnya.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada di Tabalong berjalan sesuai aturan yang berlaku tanpa adanya pelanggaran signifikan, termasuk dalam hal netralitas ASN dan praktik money politics.

Pada kesempatan yang sama, sejumlah wartawan yang hadir dalam FGD memberikan masukan terkait keterbukaan informasi dalam penanganan hukum di Kejaksaan Negeri Tabalong. Salah satunya, Abul M dari Koran Kontras mengungkapkan adanya kendala dalam proses penyampaian informasi ke publik.

“Seringkali berbagai informasi dari kejaksaan lebih dulu tersebar di media sosial, sehingga berita yang kami rilis menjadi tidak aktual,” katanya.

Masukan tersebut menjadi bahan diskusi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

FGD ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Kejaksaan Negeri Tabalong dan media, serta meningkatkan kualitas pengelolaan informasi yang relevan dan akurat bagi masyarakat, terutama terkait dengan penegakan hukum dan pelaksanaan Pilkada yang baru saja usai. []

Redaksi03