Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BULUNGAN – Kasus dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali mencuat di Kabupaten Bulungan. Satreskrim Polresta Bulungan menetapkan HF, mantan Kepala SMAN 1 Peso, sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan dana BOS periode 2021–2023 serta Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2023.
Kapolresta Bulungan Kombes Pol Rofikoh Yunianto, melalui Kasat Reskrim Kompol Irwan, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang masuk pada Januari 2025. Polisi kemudian melakukan serangkaian penyelidikan hingga menemukan adanya indikasi kuat penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut.
“Hasil penyelidikan menunjukkan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi. Tersangka HF tidak melibatkan tim BOS dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) reguler 2021–2023. Semua diinput sendiri melalui aplikasi Arkas oleh tersangka,” kata Irwan kepada Radar Kaltara, Jumat (12/09/2025).
Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan sejumlah modus yang diduga dilakukan tersangka. Selain menginput RKAS seorang diri tanpa mekanisme kolektif sebagaimana mestinya, HF juga diduga melakukan pembelian fiktif. Barang-barang yang tercatat dalam laporan, seperti laptop maupun perlengkapan sekolah lain, diduga tidak pernah benar-benar dibeli.
Selain itu, dana yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan, ternyata dialihkan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan RKAS. Untuk menutupi jejak, tersangka diduga menyusun laporan pertanggungjawaban fiktif.
“Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan dana BOS tersebut mencapai Rp 846 juta,” ungkap Irwan.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena HF, sebagai kepala sekolah saat itu, disebut bertindak seorang diri. Dalam pengelolaan dana BOS, seharusnya terdapat tim khusus yang bertugas merancang RKAS dan mengawasi penggunaannya. Namun, mekanisme tersebut justru diabaikan. “Jadi tanggung jawab penuh ada pada tersangka,” tegas Irwan.
Dengan penetapan HF sebagai tersangka, polisi kini tengah melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan.
Kasus yang terjadi di SMAN 1 Peso ini kembali mengingatkan publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Dana BOS dan BOP merupakan salah satu instrumen vital untuk mendukung kualitas pembelajaran, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan fasilitas.
Ketika dana tersebut disalahgunakan, dampaknya bukan hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga merugikan hak siswa untuk mendapatkan sarana belajar yang memadai.
Pengamat pendidikan di Bulungan menilai, lemahnya pengawasan internal sering kali menjadi celah terjadinya penyimpangan. Padahal, dana BOS setiap tahun diaudit dan diawasi baik oleh Dinas Pendidikan maupun lembaga terkait.
Polresta Bulungan menegaskan bahwa kasus ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menindak tegas praktik korupsi, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
“Kasus korupsi dana pendidikan sangat sensitif. Kami berharap dengan proses hukum ini bisa menjadi pelajaran agar ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan dana yang semestinya diperuntukkan bagi siswa,” tambah Irwan.
Meski begitu, aparat juga mengimbau masyarakat agar berani melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam penggunaan dana sekolah. Dengan begitu, potensi penyelewengan dapat segera dicegah sebelum menimbulkan kerugian lebih besar.
Di tengah kasus ini, masyarakat berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperkuat mekanisme pengawasan dana BOS. Transparansi anggaran, pelibatan komite sekolah, serta keterbukaan laporan keuangan diharapkan bisa menjadi solusi agar dana pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Kasus HF di SMAN 1 Peso menjadi pengingat bahwa integritas seorang pemimpin lembaga pendidikan sangat menentukan jalannya proses belajar mengajar. Pendidikan yang seharusnya menjadi jalan bagi masa depan generasi muda, tidak boleh ternoda oleh praktik korupsi. []
Admin03
