Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak mulai 1 Mei 2025. Operasi ini difokuskan pada pemberantasan praktik premanisme yang dinilai semakin marak, meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional dan iklim investasi.
Langkah strategis tersebut diatur melalui Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) di seluruh Indonesia. Operasi ini dilakukan melalui pendekatan yang mengintegrasikan fungsi penegakan hukum dengan dukungan intelijen, serta kegiatan preemtif dan preventif.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam menjaga ketertiban umum dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi. Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” ujar Brigjen Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Ia menyampaikan bahwa fokus penindakan mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Seluruh tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindaklanjuti dengan tegas dan terukur.
“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” jelasnya.
Untuk menjamin keberhasilan operasi, Polri juga akan menjalin kerja sama lintas sektor dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan terkait. Sinergi ini dianggap penting dalam menciptakan stabilitas jangka panjang di berbagai daerah, khususnya yang selama ini menjadi titik rawan aksi premanisme.
Polri berharap, melalui operasi ini, rasa aman masyarakat dapat semakin meningkat dan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia semakin kuat.[]
Redaksi10
