Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mulai memanaskan mesin perencanaan menuju 2027. Di tengah ruang kota yang sempit dan tekanan fiskal yang kian terasa, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh perangkat daerah merancang program yang benar-benar menjawab kebutuhan riil warga.
Pesan itu disampaikan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota, Rabu (04/03/2026). Forum tersebut menjadi titik temu penyelarasan program daerah dengan prioritas nasional dan provinsi, sekaligus menyerap aspirasi yang telah dihimpun dari musrenbang kelurahan hingga kecamatan.
Edi menegaskan, Pontianak memikul peran strategis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan layanan kesehatan di Kalimantan Barat. Namun, luas wilayah yang hanya sekitar 118 kilometer persegi serta kondisi geografis yang dipisahkan Sungai Kapuas dan Sungai Landak menjadi tantangan tersendiri.
“Kita ini ibu kota provinsi, tapi ruang kita terbatas. Karena itu perencanaannya harus cermat, tidak boleh asal susun program,” ujarnya.
Di sisi lain, sejumlah indikator menunjukkan capaian positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menembus angka 82,80 dengan kategori sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi 2025 tercatat 5,34 persen, sementara angka kemiskinan ditekan di kisaran 4 persen.
Meski demikian, Edi mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Ia menekankan penguatan ekonomi berkelanjutan melalui dukungan terhadap UMKM, ekonomi kreatif, dan digitalisasi usaha.
“Sektor kuliner seperti kafe, restoran, dan warung kopi terbukti menjadi penggerak ekonomi kota. Ini harus kita dorong karena menyerap tenaga kerja dan memberi kontribusi pajak,” katanya.
Tak hanya ekonomi, isu lingkungan menjadi perhatian serius. Volume sampah yang telah melampaui 370 ton per hari menuntut solusi konkret, mulai dari penguatan sistem pengelolaan hingga pembangunan fasilitas pengolahan terpadu.
“Kalau tidak ditangani serius, persoalan sampah bisa menjadi bom waktu. Ruang terbuka hijau juga harus kita jaga agar kualitas kota tetap terpelihara,” tegasnya.
Pemerintah kota juga mengarahkan pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kuliner, termasuk penataan kawasan waterfront Sungai Kapuas dan revitalisasi kawasan heritage. Edi menilai kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat menjadi kunci, terutama di tengah berkurangnya dana transfer daerah yang berdampak pada kapasitas fiskal.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa mengingatkan agar perencanaan pembangunan tidak sekadar formalitas tahunan. Ia menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan berbasis evaluasi kinerja sebelumnya.
“Perencanaan harus lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas administrasi. Setiap program wajib punya indikator yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Menurutnya, efektivitas dan efisiensi anggaran harus menjadi prioritas utama agar setiap rupiah benar-benar berdampak.
“Jangan sampai ada program tanpa hasil nyata. Kita ingin pembangunan yang terasa langsung manfaatnya,” tandas Bebby.
DPRD, lanjutnya, berkomitmen mengawal proses perencanaan agar transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat daya saing Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan.
Forum ini diharapkan melahirkan rumusan program yang inovatif dan adaptif, sehingga Pontianak mampu tumbuh sebagai kota yang maju, nyaman dihuni, dan berdaya saing di tengah berbagai keterbatasan.[]
Redaksi
