PPU Perkuat SDM Melalui Kemitraan dengan UNPAR Bandung

PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya mempersiapkan diri dalam menyambut tantangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut melalui kemitraan dengan perguruan tinggi terkemuka. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab PPU dan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), yang berlangsung di Ruang Rapat Rektorat UNPAR, Bandung, pada Senin, (09/06/2025).

MoU ini bertujuan untuk mengembangkan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati PPU, Mudyat Noor, dan Rektor UNPAR, Tri Basuki Joewono. Kemitraan ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam membangun generasi muda PPU yang memiliki kualitas SDM unggul, siap bersaing, dan berperan dalam pembangunan IKN yang sedang berlangsung.

Bupati Mudyat Noor menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM guna mendukung kemajuan pembangunan IKN. Menurutnya, seiring dengan kemajuan infrastruktur yang pesat di IKN, Kabupaten PPU juga harus fokus pada pengembangan SDM-nya. “Kemitraan dengan UNPAR adalah langkah penting untuk membekali generasi muda PPU dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan besar yang terjadi seiring dengan pembangunan IKN,” ujarnya.

Rektor UNPAR, Tri Basuki Joewono, menyambut baik kemitraan ini dan menyebutnya sebagai upaya nyata perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan kawasan timur Indonesia. “Kami ingin memperkuat kualitas SDM di PPU melalui Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) yang akan menjadi sarana peningkatan kapasitas masyarakat setempat,” tambahnya.

UNPAR juga akan memfasilitasi berbagai program pendidikan yang melibatkan mahasiswa dari PPU, di antaranya program matrikulasi, pendidikan sarjana, dan program magister. Program matrikulasi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi calon mahasiswa dari PPU, khususnya lulusan SMA dan peserta dari Kalimantan Timur. Program ini direncanakan akan dimulai pada tahun akademik 2026/2027.

Selain itu, UNPAR akan membuka program magister dengan 11 program studi yang akan ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab PPU. Salah satu kebijakan menarik adalah potongan biaya 20 persen untuk uang kuliah tunggal (UKT) dan perkuliahan hybrid yang fleksibel, sehingga memudahkan para peserta dalam menyesuaikan jadwal kuliah.

Pemerintah Kabupaten PPU turut mendukung penuh kerja sama ini. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat PPU, Nicko Herlambang, menegaskan bahwa Pemkab PPU akan menyediakan program beasiswa bagi putra-putri daerah yang akan melanjutkan pendidikan di UNPAR. Beasiswa ini akan disinergikan dengan kebijakan pendidikan gratis dari Pemprov Kaltim. Selain itu, Pemkab PPU juga berkomitmen untuk mendukung infrastruktur pendidikan, seperti penyediaan akses jalan dan jaringan listrik.

MoU ini berlaku selama lima tahun dan mencakup kerja sama di berbagai bidang, termasuk pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kedua pihak sepakat untuk melakukan evaluasi berkala guna memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program ini. “Dengan kehadiran UNPAR, kami berharap PPU dapat semakin siap menjadi pusat pengembangan SDM unggul di kawasan penyangga IKN, mendukung visi besar pembangunan nasional,” tutup Nicko. []

Penulis: Subur Priono | Penyunting: Nursiah

PDF