Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong percepatan pemerataan pembangunan perumahan nasional untuk memastikan akses hunian layak bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati PPU Mudyat Noor dalam rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Kementerian PKP, Jakarta, Rabu malam (03/12/2025).
Rapat tersebut menjadi forum penting untuk menyusun langkah konkret penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta optimalisasi skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan sebagai solusi pembiayaan hunian.
Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah kepala daerah dan pejabat strategis dari tingkat pusat. Diskusi difokuskan untuk mencari formula terbaik agar program perumahan nasional dapat berjalan merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
“Tadi bersama teman-teman dari Komisi V DPR RI, para gubernur, dan wakil gubernur dari berbagai daerah. Kami berdiskusi dan akhirnya difasilitasi langsung oleh Pak Menteri untuk mencari formula pemerataan pembangunan perumahan yang adil,” kata Bupati Mudyat Noor.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah mengharapkan program yang dirancang tidak hanya sekadar formalitas kebijakan, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di Kabupaten PPU yang masih membutuhkan percepatan pemenuhan hunian layak.
“Kami berharap porsi anggaran dan program yang disalurkan benar-benar proporsional sesuai kebutuhan daerah. Ini penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” lanjutnya.
Menurut Bupati, melalui dukungan skema KUR dan rumah subsidi, akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah akan menjadi lebih terbuka, sekaligus memperkuat kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga.
“Mudah-mudahan program ini menunjukkan asas keadilan dan memberikan manfaat besar untuk masyarakat seluruh Indonesia, termasuk warga PPU,” ujarnya.
Sejumlah pejabat penting turut menghadiri pertemuan tersebut, antara lain Menteri PKP Maruarar Sirait, Dirjen Perumahan Perkotaan, Kepala Tapera, Kepala BPS RI, perwakilan Komisi V DPR RI termasuk Wakil Ketua Komisi V Iwan, Novi, dan Danang, serta Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur Papua Barat, Gubernur Maluku Utara, dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
Sebagai penutup, Bupati Mudyat Noor menegaskan kesiapan Pemkab PPU untuk mengawal program tersebut agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami akan mengawal agar masyarakat PPU mendapatkan akses yang layak dalam program ini,” pungkasnya. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah
