Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan amanat dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (02/06/2025). Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti persoalan mendasar yang menurutnya menjadi penghambat kemajuan bangsa, yakni sikap mental para elite dan maraknya kasus korupsi yang masih mengakar dalam tubuh pemerintahan.
“Terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elite bangsa, terutama mereka yang pegang jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, sebagai mandataris rakyat,” kata Prabowo dalam upacara tersebut. Ia menilai kekayaan yang dimiliki Indonesia belum mampu membawa kesejahteraan secara merata akibat lemahnya integritas sebagian penyelenggara negara.
Presiden menyampaikan bahwa dirinya masih melihat banyak penyelewengan dan praktik manipulasi yang terjadi di berbagai lini pemerintahan. “Saya sebagai presiden RI melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan,” sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak seluruh elemen penyelenggara negara untuk merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila yang menurutnya bukan sekadar slogan, melainkan pedoman hidup berbangsa. Ia mengingatkan bahwa amanah rakyat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan terhadap Undang-Undang Dasar.
“Sekali lagi mengimbau, mengajak mereka-mereka jangan menganggap negara ini tidak ada, jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan, jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, jangan menganggap NKRI bisa ditipu,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik lebih baik mengundurkan diri sebelum diberhentikan.
“Semua penyelewengan harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya diberhentikan,” tegas Prabowo.
Di sisi lain, hasil survei nasional yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan persepsi publik yang beragam terhadap upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Prabowo. Sebanyak 37,4 persen responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia tergolong baik atau sangat baik. Survei ini dilaksanakan pada 17–20 Mei 2025 dengan melibatkan 1.286 responden melalui metode double sampling, dan memiliki margin of error ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi, sekitar 22,6 persen responden menilai situasi pemberantasan korupsi dalam kategori sedang, sementara 35,4 persen menyebutnya buruk atau sangat buruk. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih terbagi dalam menilai efektivitas pemberantasan korupsi.
Survei juga menyoroti kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp193 triliun, 52,8 persen responden menyatakan percaya Kejaksaan Agung mampu mengungkap tuntas kasus tersebut. Tingkat kepercayaan itu meningkat menjadi 55,3 persen di antara responden yang mengetahui secara spesifik kasus tersebut.
Sementara itu, dalam kasus dugaan korupsi kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp890 miliar yang ditangani KPK, sebanyak 46,1 persen responden menyatakan percaya pada lembaga antirasuah itu, dan angka tersebut naik menjadi 54,3 persen di kalangan yang mengetahui kasusnya.
Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan pentingnya keteladanan dan konsistensi dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat kekayaan negara secara adil dan merata. Amanat ini menjadi sorotan dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang mengusung semangat refleksi dan perbaikan. []
Redaksi11
