Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas membantah tuduhan bahwa dirinya adalah “presiden boneka” yang dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025). “Saya dibilang, apa itu, presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” ujar Prabowo di hadapan para menteri.
Meski demikian, Prabowo mengakui bahwa dirinya kerap berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran, mengingat pengalaman Jokowi memimpin Indonesia selama 10 tahun. Tak hanya Jokowi, ia juga menyatakan kerap meminta masukan dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. “Saya menghadap beliau enggak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah,” tegasnya. Bahkan, dengan nada bercanda, Prabowo menambahkan, “Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa.”
Prabowo juga mengungkapkan keheranannya terhadap pihak-pihak yang masih mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Padahal, menurutnya, Jokowi telah sukses memimpin Indonesia selama satu dekade. “Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya,” ucap Prabowo, disambut tawa para menteri yang hadir.
Pernyataan Prabowo tersebut mendapat tanggapan dari Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Menurutnya, komunikasi antara presiden petahana dengan mantan pemimpin negara merupakan bentuk etika kenegaraan yang baik, bukan indikasi bahwa Prabowo dikendalikan oleh Jokowi. “Publik kadang terlampau menyederhanakan apa pun,” kata Adi, Selasa (6/5/2025).
Adi menilai Prabowo memiliki kapasitas mumpuni sebagai pemimpin bangsa, mengingat pengalaman, jaringan, dan jam terbangnya yang tinggi. “Prabowo itu orang hebat. Darah biru politik sejak lahir,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo memiliki dukungan politik yang kuat, pengalaman internasional, serta kekuatan penuh untuk memimpin. “Tak ada celah diatur-atur siapa pun,” tegas Adi.
Isu “matahari kembar” dalam pemerintahan Prabowo-Jokowi mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan ke kediaman Jokowi di Solo. Kunjungan tersebut dilakukan pada hari kerja, saat Prabowo sedang melakukan kunjungan ke lima negara Timur Tengah.
Beberapa menteri yang tercatat sowan ke Jokowi antara lain Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (9/4/2025), Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji (8/4/2025). Kemudian, pada 11 April 2025, giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mendatangi Jokowi.
Dalam pernyataan terpisah, Trenggono menyebut Jokowi sebagai “bekas bos” yang masih dihormatinya. “Silaturahmi sama bekas bos. Sekarang masih bos saya,” ujarnya. Budi Gunadi juga menyampaikan hal serupa, “Ini silaturahmi karena Pak Jokowi pun bosnya saya.”
Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai kunjungan tersebut tidak elok karena berpotensi menimbulkan kesan adanya dua pemimpin dalam satu pemerintahan. “Silaturahmi itu bagus. Tapi pastikan jangan pada jam kerja dan izin Presiden,” kritiknya.
Menanggapi hal ini, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada “matahari kembar” dalam pemerintahan saat ini. “Mataharinya hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Dengan demikian, Prabowo kembali menegaskan bahwa dirinya adalah pemimpin yang mandiri, meski tetap terbuka terhadap masukan dari para pendahulunya. Sementara para pengamat politik menilai bahwa komunikasi antar-elit tersebut adalah hal yang wajar dalam dinamika ketatanegaraan. []
Redaksi11
