Prabowo Sindir Koruptor: Uang Negara Dicuri Makhluk Nggak Jelas

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan rencana kenaikan gaji bagi para hakim di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam acara Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung (MA) di Jakarta pada Kamis (12/06/2025). Prabowo menilai bahwa peningkatan kesejahteraan hakim merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan bermartabat.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa uang negara lebih baik digunakan untuk meningkatkan gaji aparat penegak hukum daripada jatuh ke tangan koruptor. “Dan itu tidak memanjakan itu tidak memanjakan daripada uang negara dicuri oleh makhluk-makhluk yang enggak jelas itu,” ujarnya di hadapan para hakim yang baru dilantik.

Presiden menekankan pentingnya integritas di kalangan pejabat negara. Ia mengaku prihatin dan marah melihat masih banyak pejabat yang menyalahgunakan amanah dan justru merampas hak rakyat demi kepentingan pribadi. “Saya lihat banyak sekali mereka-mereka dikasih tanggung jawab oleh negara menipu, bohong, bohong kepada atasan, mencuri uang rakyat,” katanya dengan nada tegas.

Menurut Prabowo, peringatan kepada pejabat yang tidak amanah telah disampaikan berulang kali, namun belum sepenuhnya diindahkan. Ia menyebut bahwa pembenahan terhadap kondisi tersebut harus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan dukungan aparat peradilan yang kuat. “Berkali-kali saya kasih peringatan ya. Tapi mungkin orang Indonesia itu kalau enggak, kalau dikasih peringatan itu masih enggak mempan tapi sebentar lagi dengan hakim-hakim yang kuat, kita tegakkan hukum,” lanjutnya.

Pernyataan Presiden itu juga menjadi sinyal dukungan terhadap lembaga peradilan dalam upaya mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Dengan peningkatan kesejahteraan bagi para hakim, Prabowo berharap tidak ada lagi celah untuk praktik suap atau intervensi yang dapat mengganggu independensi peradilan.

Kebijakan ini pun disambut sebagai bagian dari agenda reformasi sistem hukum nasional, yang tidak hanya bertumpu pada penindakan, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia dan keteladanan dari pejabat publik. Dalam konteks ini, Prabowo menegaskan kembali bahwa kepemimpinan harus dilandasi kejujuran dan tanggung jawab kepada rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. []

Redaksi11

PDF