Prabowo Soal Dua Periode: “Tolong Jangan Dibahas Dulu”

JAKARTA – Pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengenai seruan dua periode menjadi perhatian media internasional. Salah satunya adalah Channel News Asia (CNA), media asal Singapura, yang merilis artikel berjudul “Please Don’t Talk About That Yet: Indonesia President Prabowo Subianto Responds to Calls for A Second Term”, pada Selasa (20/5/2025).

Dalam laporan tersebut, CNA menyoroti bagaimana Prabowo memberikan respons menenangkan terhadap teriakan “dua periode” yang dilontarkan sejumlah pendukung. Ia menyampaikan bahwa pembahasan soal masa jabatan kedua belum saatnya dilakukan karena masa pemerintahan saat ini pun baru dimulai.

“Saya mendengar sebagian dari Anda mengatakan ‘Prabowo dua periode’… Tolong jangan bicarakan itu dulu. Kita bahkan belum setahun menjalankan mandat ini,” ujar Prabowo saat menghadiri sebuah acara di Hotel Borobudur, Jakarta.

CNA mencatat bahwa perbincangan politik seputar Pemilihan Presiden 2029 mulai mencuat di Tanah Air. Namun, Prabowo menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memenuhi janji politik dan menjalankan tugas pemerintahan sebaik mungkin. Ia juga menyatakan bahwa kemungkinan maju kembali pada periode berikutnya akan dipertimbangkan berdasarkan capaian nyata yang berhasil diraih selama masa jabatan pertama.

“Jika saya menilai bahwa saya belum mencapai apa yang ingin saya lakukan, saya tidak akan mencalonkan diri lagi,” kutip laman tersebut dari pernyataan Prabowo.

Dukungan terhadap Prabowo dari internal partai juga turut disorot. Sayap pemuda Partai Gerindra, termasuk ketuanya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyampaikan dukungan penuh jika Prabowo memutuskan mencalonkan diri lagi di masa mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, bahkan menyerukan agar seluruh kader tetap menjaga kepercayaan rakyat sebagai landasan perjuangan politik ke depan.

“Dalam empat setengah tahun, kami yakin fondasi ekonomi yang kuat akan terbentuk, terlepas dari tantangan global,” tulis CNA memuat pernyataan Rahayu.

Di sisi lain, laporan CNA juga menyinggung dinamika politik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tekanan terhadap Gibran untuk dimakzulkan menjadi sorotan tersendiri, menyusul munculnya desakan dari sejumlah pensiunan perwira militer.

Kelompok tersebut menyampaikan pernyataan yang memuat delapan poin, termasuk permintaan untuk merombak Kabinet serta mengganti posisi wakil presiden. CNA melaporkan bahwa pencalonan Gibran dalam Pemilu Februari 2024 disebut sebagai pelanggaran prosedural, yang terjadi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi menjelang tenggat waktu pendaftaran.

“Para mantan perwira militer tersebut mengatakan bahwa pencalonan Gibran dalam pemilihan Februari lalu, yang dimungkinkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial pada menit-menit terakhir, telah melanggar aturan prosedural,” tulis CNA.

“Tokoh-tokoh penting yang mendukung pernyataan tersebut termasuk mantan wakil presiden Try Sutrisno dan mantan menteri agama Fachrul Razi,” sambung media tersebut dalam laporannya. []

Redaksi11