Pramono Soroti Pelanggaran Iklan Liar di Jakarta

JAKARTA – Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola penerimaan pajak daerah dengan meminta seluruh wajib pajak, terutama yang selama ini berlindung di balik kekuasaan, agar patuh membayar kewajiban mereka.

Dalam sambutannya pada acara Penyerahan Piagam Penghargaan dan Gala Dinner Malam Apresiasi Wajib Pajak 2025 di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/06/2025), Pramono menyampaikan bahwa ia telah memberikan instruksi khusus kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, untuk melakukan penagihan secara lebih transparan dan tegas. “Bahkan saya sudah secara khusus menyampaikan kepada Bu Lusi. Bu Lusi, yang dulu remang-remang, yang dulu enggak mau bayar pajak, yang dulu masih bersembunyi di ketiak-ketiak kekuasaan, sekarang transparan, harus bayar pajak,” ujar Pramono di hadapan para tamu undangan.

Pramono menyoroti adanya praktik pelanggaran peraturan yang selama ini merugikan potensi penerimaan daerah. Ia mencontohkan keberadaan videotron dan baliho yang dipasang secara ilegal di kawasan yang sebenarnya terlarang, seperti di Kebayoran Baru. “Contoh, Kebayoran Baru itu enggak boleh ada videotron, enggak boleh ada baliho, enggak boleh ada. Tapi kalau bapak lewat, videotronnya ada, balihonya ada,” ujarnya.

Dengan nada tegas, Pramono mempertanyakan ke mana aliran dana dari praktik tersebut. “Uangnya ke mana? Uangnya ke mana? Maka saya bilang sama Bu Lusi, Bu Lusi, sampaikan kepada semuanya, kita bukan orang yang mau lihat ke belakang, lihat spion terus, enggak. Saya adalah orang yang selalu melihat ke depan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Pramono juga mengapresiasi kinerja jajaran Bapenda DKI Jakarta yang berhasil mencatatkan capaian pajak daerah sebesar 46,7 persen hingga pertengahan tahun ini. Ia pun mengungkapkan bahwa capaian tersebut bahkan sempat menjadi perhatian pejabat pusat. “Terus terang dari tadi saya bisik-bisik dengan Pak Dirjen Pajak. ‘Kok bisa Jakarta memungut pajak lebih tinggi dari nasional?’,” kata Pramono seraya menirukan percakapannya dengan Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto.

Dengan semangat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Pramono berharap upaya perbaikan sistem pemungutan pajak ini dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan Jakarta ke depan. []

Admin 02