Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA — Presiden Joko Widodo merespons santai surat usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR RI. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari dinamika wajar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.
“Bahwa ada yang menyurati seperti itu, itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Biasa,” ujar Jokowi kepada wartawan usai menunaikan salat Iduladha di kediamannya, Jumat (06/06/2025).
Jokowi Tegaskan Prosedur Pemakzulan Tak Sederhana
Jokowi mengingatkan bahwa proses pemakzulan terhadap presiden atau wakil presiden tidak bisa dilakukan sembarangan karena diatur ketat oleh konstitusi. Ia menekankan bahwa pemakzulan hanya dapat terjadi bila terbukti ada pelanggaran serius.
“Pemakzulan itu harus (ada alasan kuat), misalnya presiden atau wakil presiden melakukan korupsi, perbuatan tercela, atau pelanggaran berat. Itu baru bisa,” jelasnya.
Sistem Pemilihan Presiden dan Wapres Indonesia Beda dengan Filipina
Jokowi juga menyinggung soal sistem pemilu Indonesia yang memilih presiden dan wakil presiden secara paket, berbeda dari sistem pemilu di Filipina yang dilakukan terpisah.
“Pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin, kan, satu paket. Bukan sendiri-sendiri,” kata Jokowi.
“Di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini, kan, satu paket,” imbuhnya.
Surat Usulan Pemakzulan Gibran Sudah Masuk DPR dan MPR
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat resmi yang meminta MPR dan DPR memproses pemakzulan terhadap Gibran. Surat tersebut bertanggal 26 Mei 2025 dan ditandatangani oleh empat purnawirawan jenderal TNI, yakni:
- Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi
- Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan
- Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto
- Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto
Sekretaris forum, Bimo Satrio, membenarkan bahwa surat tersebut telah diterima oleh DPR, MPR, dan DPD.
“Ya, betul [surat] sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya,” kata Bimo, Selasa (03/06/2025). [] Adm04
