Program MBG Dapat Sorotan, Pemerintah Tegaskan Aturan Baru

JAKARTA – Rentetan kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa akibat konsumsi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) memaksa pemerintah bergerak cepat. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan pada Minggu (28/09/2025) menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atau Zulhas, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama rapat adalah mencari solusi menyeluruh agar kasus serupa tidak kembali terulang.

“Sebagaimana diketahui bapak Presiden setibanya di Indonesia langsung memimpin beberapa menteri di Halim Perdanakusuma untuk mengadakan rapat, salah satu yang dibahas MBG,” ujar Zulhas dalam konferensi pers.

“Setelah dari Halim semalam masih melanjutkan soal MBG dan siang ini atas instruksi Presiden kami rapat koordinasi dengan kementerian lembaga yang tadi disampaikan,” imbuhnya.

Dalam rapat, Presiden Prabowo menekankan keselamatan anak sebagai prioritas utama pemerintah. Karena itu, seluruh kasus keracunan wajib diinvestigasi secara tuntas. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah juga akan ditutup sementara.

“Atas petunjuk dan arahan presiden, bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi,” tegas Zulhas.

Kebijakan ini menunjukkan pemerintah tak ingin ada toleransi terhadap pelanggaran standar keamanan pangan. Setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG diminta untuk mematuhi aturan ketat.

Langkah berikutnya adalah mewajibkan setiap penyedia MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Meski sertifikat ini sejatinya sudah menjadi syarat dasar, namun kasus terbaru membuat pemerintah memberikan perhatian khusus.

“Memang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi itu syarat, tapi setelah pasca-kejadian sekarang dapat perhatian khusus. Harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” jelas Zulhas.

Ia menegaskan, tanpa SLHS, risiko kejadian serupa akan terus menghantui. “Akan dicek kalau tidak ada ini kejadian lagi, keselamatan anak kita adalah prioritas utama, SLHS wajib untuk seluruh SPPG,” ujarnya.

Selain memperketat sertifikasi, pemerintah juga memperluas sistem pengawasan. Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan dilibatkan untuk memantau penyelenggaraan program secara berkala di lapangan.

“Kami sudah meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstruksikan Puskesmas di seluruh Tanah Air dan juga UKS untuk ikut secara aktif memantau SPPG secara berkala,” kata Zulhas.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi benteng pencegahan dini, mengingat siswa adalah kelompok yang paling rentan terdampak jika terjadi kelalaian dalam pengolahan makanan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, Kemenkes akan mengerahkan tim ahli gizi untuk memastikan standar penyediaan makanan bergizi benar-benar diterapkan. “Ahli gizinya sedang saya persiapkan untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” kata Budi.

Kemenkes bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan turun langsung mengawasi seluruh proses, mulai dari pemilihan bahan makanan, pengolahan, hingga penyajian. “Kita tadi bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makannya, mulai dari pemilihan makannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa,” jelas Budi.

Rangkaian kebijakan ini menandai fase darurat bagi program MBG yang sejak awal digadang-gadang menjadi program unggulan Presiden Prabowo. Pemerintah ingin memastikan bahwa tujuan mulia menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa tidak ternodai oleh kelalaian teknis maupun lemahnya pengawasan.

Kasus keracunan yang muncul memang menimbulkan keprihatinan luas. Namun, langkah cepat pemerintah dalam mengadakan rapat koordinasi dan mengeluarkan instruksi tegas menjadi sinyal bahwa keselamatan anak ditempatkan di atas segalanya.

Program MBG sendiri dipandang sebagai salah satu strategi untuk mengatasi masalah gizi kronis di Indonesia, seperti stunting dan malnutrisi. Karena itu, kredibilitas dan keberhasilan program ini sangat menentukan citra pemerintah sekaligus masa depan generasi muda.

Meski langkah pengetatan sudah diumumkan, tantangan terbesar justru ada pada implementasi di lapangan. Ribuan SPPG tersebar di seluruh Indonesia dengan kondisi fasilitas dan sumber daya manusia yang berbeda-beda.

Koordinasi lintas kementerian, pengawasan berlapis, hingga keterlibatan puskesmas dan UKS akan menjadi ujian konsistensi kebijakan. Tanpa pelaksanaan yang disiplin, risiko kasus serupa tetap terbuka.

Namun, dengan komitmen Presiden dan arahan langsung untuk melakukan investigasi, evaluasi, serta kewajiban sertifikasi, diharapkan kepercayaan publik terhadap program MBG dapat dipulihkan. []

Admin03