Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BERAU – Langkah Pemerintah Kabupaten Berau dalam memperkuat tata kelola hutan dan wilayah kini memasuki babak baru. Melalui kegiatan Sosialisasi Dokumen Integrated Area Development (IAD) dan Pembagian Peran Tim Pokja Perhutanan Sosial, Pemkab Berau menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang kolaboratif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kegiatan yang digelar di Tanjung Redeb ini menjadi perhatian publik pada Selasa (11/11/2025). Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa inisiatif tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata hasil inovasi dari aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Berau.
“Kegiatan ini lahir dari proyek perubahan salah satu ASN kita dan berhasil meraih pengakuan sebagai proyek perubahan yang berprestasi. Ini menjadi bukti komitmen kita untuk menghadirkan tata kelola wilayah dan hutan yang lebih terintegrasi,” ujar Said.
Ia menambahkan, proyek ini mendapat sorotan positif dari akademisi, termasuk profesor dari Universitas Mulawarman, serta dukungan penuh dari pemerintah pusat. “Perhatian dari akademisi dan pemerintah pusat memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program ini. Artinya, apa yang kita lakukan di daerah bukan hanya berdampak lokal, tetapi juga mendapat pengakuan lebih luas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Said menyebut sosialisasi tersebut bukan hanya menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga wadah kolaborasi lintas sektor dalam mengembangkan wilayah dan mengoptimalkan potensi sosial, ekonomi, dan ekologis.
Wilayah Kecamatan Kelay dan Sambaliung disebut sebagai daerah yang memiliki potensi besar dalam implementasi program IAD ini. “Melalui pendekatan pengembangan wilayah terpadu, pengelolaan hutan bisa lebih terarah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur Said.
Dukungan dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) juga disebut sangat krusial dalam pelaksanaan program. Menurutnya, kolaborasi ini memperkuat sisi teknis dan memperluas jejaring kerja sama antar lembaga. “Sinergi bersama YKAN sangat penting. Mereka menyediakan pendampingan, keahlian teknis, dan jejaring kerja sama yang lebih luas. Kami optimis ini akan membawa dampak keberlanjutan,” tegasnya.
Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah memperjelas pembagian peran dan fungsi setiap personel dalam Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial Kabupaten Berau. Dengan struktur peran yang jelas, Pemkab Berau berharap tata kelola hutan dapat berjalan lebih efisien dan terarah.
“Setiap anggota tim harus memahami fungsi dan tugas masing-masing. Dengan begitu, program bisa berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan,” tutup Said.
Langkah ini menegaskan bahwa Pemkab Berau tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga mendorong sinergi lintas sektor demi menjaga keseimbangan antara konservasi dan kesejahteraan masyarakat. []
Admin03
