Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SOLO – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi perbincangan publik setelah muncul wacana dari elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berharap dia maju sebagai calon ketua umum. Harapan ini mengemuka seiring dibukanya pendaftaran Pemilu Raya PSI pada Selasa (13/5/2025), di mana calon ketua umum akan dipilih melalui sistem e-voting dengan prinsip satu anggota satu suara.
Sejumlah netizen menyoroti unggahan berita berjudul “Buka Pendaftaran, PSI Berharap Jokowi Maju Jadi Calon Ketum” di media sosial. Akun @masdimnih menyatakan dukungan jika Jokowi benar-benar menggantikan posisi anak bungsunya, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum. “Mantap biar jadi yang pertama dalam sejarah perdinastian. Bapak jadi ketua umum setelah anaknya. Biasanya kan orang tua dulu baru anak,” tulisnya.
Dukungan serupa datang dari akun @wiraningprang dan @AswhyL yang menganggap wacana ini sebagai momentum “pengumpulan” satu keluarga dalam satu partai. “Setuju satu keluarga kumpulin jadi satu aja udah,” tulis @wiraningprang. “Nah gitu dong, akhirnya pada ngumpul semua dalam satu kandang,” timpal @AswhyL.
Di sisi lain, akun @jonathan_petrus menilai Jokowi lebih cocok menduduki posisi Dewan Pembina PSI, sementara Kaesang tetap memegang jabatan ketua umum. “Wajar Jokowi berlabuh di PSI karena partai politik yang lain tidak ada yang mau menerima,” ujarnya. Sebaliknya, akun @oemaribnkhattab pesimistis dengan masa depan PSI meski dipimpin Jokowi. “Partai gurem sampai kiamat tetap gurem, bahkan mungkin akan lebih parah,” komentarnya.
Kritik pedas dilontarkan akun @i_azrim yang menyebut publik telah muak melihat figur Jokowi. “Rakyat: kami muak lihat orang ini,” tulisnya.
Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Steering Committee Pemilu Raya PSI, Andy Budiman, membenarkan bahwa partainya membuka peluang bagi Jokowi untuk maju. “Kemudian apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan,” ujarnya dalam konferensi pers di DPP PSI, Jakarta. Andy mengakui sistem e-voting “satu anggota satu suara” terinspirasi dari gagasan Jokowi tentang partai berbentuk Super Tbk.
“Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi? Ya ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI,” jelasnya.
PSI menetapkan syarat calon ketua umum harus mendapat rekomendasi minimal lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Tidak ada persyaratan masa bakti kader, asalkan mendapat dukungan struktur partai di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Wacana ini memicu perdebatan mengenai dinamika politik internal PSI dan potensi dinasti keluarga dalam partai yang mengusung jargon anti-dinasti. Respons netizen yang terpolarisasi mencerminkan kompleksitas penerimaan publik terhadap figur Jokowi pasca-kekuasaannya, sekaligus ujian bagi PSI dalam membangun citra sebagai partai inklusif. Hasil Pemilu Raya PSI pada 2025 akan menjadi penentu arah baru partai tersebut di panggung politik nasional.[]
Redaksi11
