Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KOTAWARINGIN TIMUR – Harapan publik terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotawaringin Timur (Kotim) untuk menunjukkan taring dalam memberantas tindak pidana korupsi kian menguat. Dalam beberapa tahun terakhir, nyaris tak terdengar gebrakan berarti dari institusi tersebut, terutama dalam mengungkap kasus-kasus besar yang diduga merugikan keuangan daerah.
Burhan Nurohman, seorang aktivis di Kotim yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sampit, menyuarakan harapannya terhadap kepemimpinan baru di Kejari Kotim. “Hampir tiga tahun kita belum melihat pengungkapan kasus korupsi di Kotim oleh kepala kejaksaan sebelumnya. Kajari baru diharapkan bisa mengungkap kasus-kasus korupsi di Kotim yang lebih besar,” ujarnya, Sabtu (03/08/2025).
Ia menilai bahwa selama ini kinerja kejaksaan terlihat kurang agresif dalam membongkar kasus-kasus korupsi, bahkan cenderung hanya menyasar pelaku di level bawah. Burhan berharap penindakan tidak hanya menyasar kepala desa, melainkan juga menyentuh aktor-aktor di balik dugaan korupsi dengan dampak besar terhadap anggaran publik.
Pernyataan senada datang dari Zulkifli, aktivis lainnya yang turut mendorong Kejari Kotim agar tidak tertinggal dalam penegakan hukum, seperti yang telah dicapai di tingkat pusat. “Harapannya Kejari lebih bertaring dari sebelumnya, karena kita akui di tingkat pusat, jaksa memiliki prestasi mengungkap kasus-kasus besar. Harapannya, di daerah juga mengikuti langkah Jaksa Agung,” ujarnya.
Saat ini, jabatan Kepala Kejari Kotim dipegang oleh Nur Akhirman, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejari Maluku Tengah. Kehadirannya diharapkan membawa perubahan dalam pola penanganan perkara korupsi di Kotim.
Publik berharap Kajari baru tidak hanya melanjutkan pekerjaan yang telah ada, tetapi juga membuka kembali berkas-berkas lama yang selama ini tak tersentuh, termasuk mengungkap dugaan korupsi berskala besar yang sebelumnya diduga belum tersentuh hukum. Aspirasi masyarakat Kotim mencerminkan dorongan kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.[]
Admin05
