Pusat Bantuan di Gaza Ditutup, Situasi Kemanusiaan Memburuk

GAZA – Militer Israel melarang warga Palestina di Jalur Gaza untuk mendekati pusat-pusat distribusi bantuan. Larangan ini diumumkan oleh juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, melalui pernyataan di platform X. Ia menyampaikan bahwa penutupan sejumlah titik distribusi dilakukan guna proses renovasi, reorganisasi, dan peningkatan efisiensi. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah situasi kemanusiaan yang terus memburuk di wilayah Gaza.

Adraee mengimbau warga Gaza agar mematuhi informasi resmi yang disampaikan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang merupakan pihak penyelenggara program distribusi bahan makanan pokok di wilayah tersebut. Menurutnya, GHF telah mengumumkan bahwa seluruh pusat bantuan akan ditutup mulai Rabu.

Lebih lanjut, Adraee menegaskan bahwa setiap aktivitas yang mengarah ke pusat-pusat distribusi ataupun upaya memasuki area tersebut dilarang keras, karena wilayah itu saat ini dinyatakan sebagai zona konflik. Larangan ini diberlakukan dengan alasan keamanan dan untuk mencegah risiko lebih besar terhadap keselamatan warga sipil.

Keputusan untuk menutup akses ke pusat-pusat bantuan ini menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat Gaza, terlebih setelah serangan militer Israel pada Selasa (04/06/2025) yang menyasar sekelompok warga Palestina yang tengah menunggu bantuan di bundaran Al-Alam, Rafah, bagian selatan Gaza. Serangan tersebut mengakibatkan sedikitnya 27 orang meninggal dunia.

Kantor media Pemerintah Gaza mencatat bahwa sejak 27 Mei lalu, berbagai serangan yang terjadi di sekitar pusat distribusi bantuan yang dikelola GHF—dan menurut otoritas Palestina, juga mendapat dukungan dari Israel dan Amerika Serikat—telah menyebabkan 102 korban jiwa serta melukai sedikitnya 490 orang.

Penutupan pusat distribusi ini dinilai memperburuk akses masyarakat terhadap bantuan pangan yang sangat dibutuhkan, mengingat blokade berkepanjangan yang telah membatasi suplai kebutuhan pokok ke wilayah tersebut. Banyak kalangan kemanusiaan mengkhawatirkan dampak dari kebijakan ini terhadap kondisi pengungsi dan warga sipil yang kini semakin bergantung pada bantuan internasional untuk bertahan hidup. Sampai saat ini, belum ada kejelasan kapan pusat distribusi bantuan akan kembali dibuka atau apakah sistem distribusi baru akan segera diterapkan untuk menjangkau warga yang terdampak. []

Redaksi11

PDF