Pyongyang Murka, AS Jual Rudal Taktis ke Korea Selatan

Korea Utara mengecam penjualan rudal taktis AIM-9X Sidewinder Block II oleh Amerika Serikat kepada Korea Selatan dan menilai kebijakan itu memperburuk keamanan regional.

PYONGYANG – Korea Utara (Korut) memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap kebijakan terbaru Amerika Serikat (AS) yang menyetujui penjualan rudal taktis kepada Korea Selatan (Korsel) sekaligus mendanai program pemantauan hak asasi manusia di wilayah Korut.

Pemerintah Korut menilai dua langkah Washington tersebut merupakan tindakan permusuhan yang dapat memperburuk situasi keamanan di Semenanjung Korea. Pernyataan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Korut melalui kantor berita pemerintah Korean Central News Agency (KCNA).

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS menyatakan telah menyetujui kemungkinan penjualan rudal AIM-9X Sidewinder Block II beserta perlengkapan pendukung kepada Korsel dengan nilai sekitar 125 juta dolar AS.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut menyatakan penjualan sistem persenjataan itu berpotensi memberikan dampak negatif terhadap stabilitas kawasan.

“Kita tidak dapat mengabaikan dampak buruk dari penjualan senjata AS ke Korea Selatan terhadap lingkungan keamanan regional.”

Selain penjualan rudal, Pyongyang juga mengecam rencana AS yang mengalokasikan dana jutaan dolar untuk program terkait hak asasi manusia dan penyebaran informasi mengenai Korut.

Menurut pernyataan tersebut, Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja Departemen Luar Negeri AS membuka kompetisi bagi organisasi yang mendokumentasikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Korut. Program itu disebut bertujuan menantang monopoli informasi Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), nama resmi Korut.

Korut menilai kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya Washington untuk menciptakan ketidakstabilan di dalam sistem sosial negaranya.

Kementerian Luar Negeri Korut mengecam “kegigihan dan rangkaian tindakan permusuhan AS” tersebut.

Pyongyang kemudian menegaskan akan merespons kebijakan itu dalam waktu dekat.

“Korea Utara akan memberikan tanggapan yang serius, segera, dan kuat terhadap tindakan permusuhan tersebut”, kata pernyataan kementerian tersebut, sebagaimana dilansir AFP, Kamis (27/08/2026).

Pernyataan keras Korut muncul di tengah upaya Presiden AS Donald Trump membangun kembali komunikasi dengan Pyongyang. Dalam beberapa waktu terakhir, Trump mengambil sejumlah langkah pendekatan, termasuk mengurangi latihan militer gabungan AS dan Korsel.

Namun, pendekatan tersebut belum menghasilkan respons positif dari Korut. Hubungan kedua negara tetap diwarnai ketegangan terkait isu keamanan dan program persenjataan.

Ketegangan di Semenanjung Korea juga tidak lepas dari status hubungan Korut dan Korsel yang secara teknis masih berada dalam kondisi perang. Perang Korea pada 1950-1953 berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Kondisi tersebut membuat setiap langkah militer maupun kebijakan keamanan dari AS dan Korsel kerap memicu reaksi keras dari Pyongyang. Penjualan rudal dan program hak asasi manusia kini menjadi isu terbaru yang memperpanjang ketegangan di kawasan. []

Redaksi1