Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Rencana pelaksanaan sumpah profesi siswa SMKN 17 Kalimantan Timur (Kaltim) pada 6 Mei 2025 mendatang menuai polemik. Pasalnya, beredar informasi mengenai biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa sebesar Rp850.000, yang kemudian memicu kecaman publik. Hal ini menjadi sorotan mengingat kebijakan pemerintah yang melarang pungutan biaya perpisahan di sekolah.
Kegiatan sumpah profesi ini, yang diinisiasi oleh komite sekolah yang terdiri dari orang tua siswa, mengklaim bahwa biaya tersebut telah disepakati bersama. Namun, rencana pelaksanaan kegiatan di hotel akhirnya dibatalkan setelah mendapat sorotan tajam dari masyarakat.
Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Surasa, menjelaskan bahwa pihaknya tetap berpegang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
“Provinsi Kaltim tetap memperhatikan sumber pembiayaan, dan kami melarang pungutan terhadap siswa. Sementara itu, komite sekolah yang terdiri dari orang tua siswa bisa melakukan sumbangan sukarela dari masyarakat,” ujar Surasa dalam rilis yang digelar di Disdikbud Kaltim pada Senin (24/03/2025).
Surasa juga menegaskan bahwa larangan pungutan biaya perpisahan berlaku untuk semua sekolah, tidak hanya SMKN 17. Sebagai tindak lanjut, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran pada 18 Maret 2025 yang menegaskan pelarangan pungutan biaya untuk wisuda dan kegiatan serupa.
Disdikbud Kaltim berencana melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang terbukti melakukan pungutan, termasuk SMKN 17. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa peraturan dijalankan dengan baik dan agar harapan masyarakat bisa tercapai.
“Peraturan tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai rekomendasi. Kami juga akan bersurat ke Kementerian Pendidikan agar aturan ini jelas dan tidak ada kebingungannya. Ini untuk memastikan tidak ada kegiatan yang melanggar ketentuan yang ada,” tegas Surasa. []
Redaksi03
