Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TARAKAN – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara dengan Komisi II DPR RI di Ballroom Swiss Belhotel, Jl. Mulawarman, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Sabtu,(04/10/2025).
Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, jebolan Akpol 1991, menjabat sebagai Kapolda Kaltara sejak Agustus 2025. Sebelumnya, ia menjabat Wakapolda Metro Jaya. Kehadirannya menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan terkait peran kepolisian dalam urusan pembangunan wilayah perbatasan yang selama ini didominasi birokrasi sipil.
Kegiatan ini merupakan rangkaian reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kaltara. Pertemuan fokus membahas Penguatan Ketahanan Wilayah Perbatasan Kaltara sebagai Serambi Depan Negara Republik Indonesia. Namun, beberapa pengamat menilai diskusi strategis ini masih cenderung normatif dan kurang menyentuh isu nyata di lapangan, seperti minimnya infrastruktur, akses pendidikan, dan kualitas SDM perbatasan.
Rapat dipimpin oleh Komjen Pol. Makhruzi Rahman S.I.K., M.H., Sekretaris Utama BNPP. Turut hadir Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus M.A., Bima Arya Sugiarto, Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, serta unsur Forkopimda lainnya.
Diskusi menitikberatkan pada rencana pembangunan di kawasan perbatasan Kaltara, bagian dari implementasi Rencana Induk Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan (RENDUK PBNWKP) Kaltara 2025-2029. Agenda prioritas meliputi pertahanan dan keamanan, pembangunan infrastruktur dan kawasan, kualitas hidup serta pengembangan sumber daya manusia, penguatan perekonomian, serta perlindungan lingkungan hidup.
Meski rencana ini terlihat ambisius, sejumlah pihak menilai agenda tersebut masih jauh dari evaluasi mendalam terkait efektivitas dan realisasi anggaran sebelumnya. Kehadiran Kapolda Kaltara menurut sebagian analis lebih bersifat simbolis daripada substansial, karena Polri tidak memiliki peran langsung dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur maupun ekonomi wilayah perbatasan.
Kapolda menegaskan komitmennya mendukung keberhasilan pembangunan nasional melalui penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, kritikus menyoroti pernyataan tersebut sebagai retorika rutin, karena kolaborasi nyata antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat di perbatasan masih minim, sementara kebutuhan riil seperti fasilitas kesehatan, transportasi, dan pendidikan mendesak perhatian lebih.
Kehadiran Polri dalam forum pembangunan seharusnya tidak hanya menegaskan stabilitas keamanan, tetapi juga menuntut akuntabilitas dan transparansi agar peran strategis mereka benar-benar dirasakan oleh masyarakat perbatasan. []
Admin03
